Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Citra Institusi Membaik Kala Pelayanan Publik Terus Meningkat
Hukum

Citra Institusi Membaik Kala Pelayanan Publik Terus Meningkat

11.39.00
Share it:

Jakarta,(MediaTOR Online) - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Dr Reda Manthovani SH MH mengingatkan agar setiap pejabat bersungguh-sungguh meningkatkan kinerja dan etos kerja utamanya dalam hal pelayanan publik. Jika masyarakat, terutama pencari keadilan dapat dilayani baik dan cepat serta puas niscaya kepercayaan publik terhadap institusi bakal semakin membaik dan meningkat terus.

Dr Reda Manthovani mengemukakan hal itu saat melantik empat pejabat eselon II di lingkungan Kejati DKI Jakarta diantaranya Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Utara Atang Pujianto SH MH, Rabu (9/3/2022), di Aula Kejati DKI Jakarta Gedung Wisma Mandiri Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Atang yang mantan Kasi Intelinjen Kejari Jakarta Utara kembali ke Jakarta Utara menggantikan I Made Sudarmawan SH MH yang mendapat promosi menjadi Asintel pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut).

Saat Kajati DKI Dr Reda Manthovani SH MH lantik  Kajari Jakarta Utara Atang Pujianto SH MH

Menurut Reda Manthovani yang belum lama pula menjabat sebagai Kajati DKI, dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban agar tidak lupa mengutamakan koordinasi serta kerja sama antara masing-masing bidang atau satuan kerja. Dengan demikian diharapkan hasil kerja menjadi lebih baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

Reda mengingatkan agar dihindarkan perbuatan tercela dan selalu menjaga nama baik institusi. "Laksanakan seluruh perintah pimpinan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk, arahan dan instruksi Jaksa Agung Prof Dr Burhanuddin SH MH," ujar Reda. Apabila hal itu ditaati ditambah dipedomani SOP Kejaksaan niscaya progres kerjanya bakal bagus bahkan memuaskan tidak hanya bagi institusi, pimpinan, diri sendiri tetapi juga bermuara kepada masyarakat yang memang semestinya dilayani sebaik-baiknya.

Inggratubun SH,  karib Atang Pujianto SH MH ucapkan selamat kepada Kajari Jakarta Utara yang baru

Pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat eselon II & III di lingkungan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tersebut berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-IV-171/C/02/2022 tanggal 18 Pebruari 2022 tentang Pemindahan, Pemberhentian, dari dan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan RI.***

Tags: Hukum
Share it:

Hukum

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)