Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Nasional NCW Desak Menteri KLHK Segera Mengusut Tuntas Perkebunan Kelapa Sawit di Kawasan Hutan Lindung Banyuasin
Nasional

NCW Desak Menteri KLHK Segera Mengusut Tuntas Perkebunan Kelapa Sawit di Kawasan Hutan Lindung Banyuasin

17.28.00
Share it:


Jakarta,(MediaTOR Online) - Nusantra Corruption Watch ( NCW ) Senin mendatang akan menemui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan untuk mendesak Menteri KLHK untuk segera mengusut perkebunan kelapa sawit milik perorangan di Kawasan Hutan Lindung Air Telang, Kecamatan Tanjung Lago,Banyuasin,Sumatera Selatan.

     Menurut Direktur Investigasi NCW, Muyan Lubis, pihaknya telah menerima data dan melakukan Investigasi di Kabupaten Banyuasin tentang adanya perkebunan kelapa sawit milik per orangan yang luasnya ratusan hektar berada di Kawasan Hutan Lindung Air Telang, Kecamatan Tanjung Lago, Banyuasin. Dari beberapa pemilik perkebunan itu diantaranya  milik H.Jemain yang berlokasi di Desa  Bunga Karang, Kecamatan Tanjung Lago.

    Untuk melegalkan perkebunan itu, H.Jemain melalui Putranya, Jabai, membentuk Kelompok Tani Hutan Mulya Makmur untuk mengajukan Perhutanan Sosial Kemasyarakatan. Namun,Kelompok Tani Hutan yang langsung di Ketuai Jabai itu diduga Kelompok Tani fiktik yang anggotanya bukan dari desa setempat, Bunga Karang melainkan dari daerah lain,bahkan pegawai perkebunan H Jemain.

     Kasus ini terungkap setelah Tim  yang dibentuk Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan  Wilayah Sumatera,Direktorat Jendral Perhutanan Sosial  dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan verifikasi Teknis Permohonan Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan KTH Mulya Makmur. Hasil verifikasi Tim menyimpulkan, seluruh anggota KTH Mulya Makmur merupakan warga diluar desa setempat. Berdasarkan telaah Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Selatan (SK.MenLHK No.8094/MENLHK-PKTL/KUH/PL.2/II/2018) calon areal kerja tersebut seluruhnya berada pada kawasan Hutan Lindung."Nah, ini sudah jelas yang digarap adalah Hutan Lindung," ujar Muyan.

    Begitu juga Kelompok Tani Hutan Tunas Berkah, Desa Bunga Karang, Kecamatan Tanjung Lago, ternyata pemilik perkebunan tersebut H Airi Delle Amir. Hal serupa juga terjadi pada KTH Tunas Agro Lestari, pemilik perkebunannya adalah Yasmin.

     Menurut Muyan, Pasal 90 Jo Pasal 116 ayat ( 1 ) huruf a UU 32/2009 dengan ancaman Pidana Penjara Paling lama 10 Tahun dan denda paling banyak 10 Miliar Rupiah. Selain itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 119 UU 32 PPLH selain Pidana Pokok untuk kejahatan Korporasi dapat dijatuhkan Pidana Tambahan salah satunya pemulihan lingkungan hidup berupa perbaikan.

     Terkait itu,senin mendatang,NCW akan menemui Menteri KLHK untuk mendesak Menteri KLHK untuk segera menurunkan Tim GAKUM.(***)

Tags: Nasional
Share it:

Nasional

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)