Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Ketum LSM Eka Nusa akan Laporkan Kades Ciadeg ke Kejati Jabar
Hukum Dan Kriminal

Ketum LSM Eka Nusa akan Laporkan Kades Ciadeg ke Kejati Jabar

16.50.00
Share it:


Bogor,(MediaTOR Online) - Terkait surat klarifikasi  LSM EKANUSA kepada Kades Ciadeg yang tidak ditanggapi, pihak LSM tersebut dalam waktu dekat akan melaporkan Kades  ke pihak Kejati Jabar. 

Menurut Drs. Jhon Musa Tobing MSi, Ketua Umum LSM.  EKANUSA Jakarta dengan adanya dugaan kasus di Desa Ciadeg, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, akan disampaikan ke pihak Kejaksaaan Tinggi Jawa Barat di Bandung dan Instansi terkait, ungkap Jhon Musa Tobing kepada MediaTOR Online.

Sebagaimana diberitakan media ini, pembangunan Jalan Lingkungan (Jaling) Desa Ciadeg, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat diduga sarat KKN dan tidak swakelola.

Yang spektakuler diduga harga SPJnya berbeda dengan harga titipan, dan memakai jasa pihak ketiga yang seharusnya swakelola.

Oknum Kades setempat, menurut lembaga swadaya  masyarakat (LSM) Eka Nusa kepada MediaTOR Online,  diduga telah menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri. Ironisnya, oknum Kades berinisial W tersebut diduga membuat SPJ rekayasa. 

Bahkan, terkesan oknum dimaksud tidak mengindah UU KIP bahwasanya instansi negara harus transparan kepada masyarakat. Terbukti surat klarifikasi LSM Eka Nusa tidak memperoleh jawaban dari oknum tersebut.

Padahal pihak LSM Eka Nusa sudah memberikan waktu kepada  pihak Desa Ciadeg agar menjawab surat klarifikasinya. Namun hingga diadakan keterangan pers, pihak Desa Ciadeg tidak memberikan tanggapan.(rd)



Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)