Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Kabar Desa Sosialisasi Program JKN KIS di Desa Karang Anyar
Kabar Desa

Sosialisasi Program JKN KIS di Desa Karang Anyar

19.07.00
Share it:


Cikarang,(MediaTOR) - BPJS kesehatan cabang Cikarang berkaborasi bersama Drg. Hj Putih Sari anggota komisi IX DPR-RI bersosialisasi dengan tema "Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN - KIS)" Di Gedung Serba Guna Desa Karang Anyar, Kec. Karang Bahagia, Kab. Bekasi (18/11/2022). 

Dihadiri oleh Dedi Supratman Staf ahli yang mewakili Drg. Hj Putih Sari, Arni Aryani. S. Pd selalu kepala desa, Eri Endri kepala cabang BPJS Dan Anwar Sihombing sebagai kepala cabang. 



Sambutan pertama disampaikan oleh Dedi Supratman beliau menyampaikan "Saya disini mewakili Ibu Drg. Hj Putih Sari yang berhalangan hadir, beliau berpesan adanya sosialisasi program jaminan kesehatan agar semua warga/masyarakat bisa memiliki jaminan kesehatan agar ketika sakit tidak perlu repot-repot untuk mengurusi berbagai macam berkas-berkas karena sudah mempunyai jaminan kesehatan". Tuturnya.

Dilanjutkan oleh Eri Endri Kepala Cabang BPJS " Petunjuk Penggunaan Fitur Informasi Dan Pengaduan Di Aplikasi dengan cara, Lakukan "Sign In" Kedalam Aplikasi Mobile JKN. Kemudian Bapak/Ibu dapat meminta informasi dan menyampaikan pengaduan dengan klik fitur "Informasi dan Pengaduan". Lalu klik tombol (+) pada pokok kanan bawah kemudia Bapak/Ibu masukan data antara lain : tanggal kejadian, kategori (permintaan informasi atau pengaduan), pilih provinsi, kota/kabupaten tempat kejadian, ketikan informasi atau pengaduan sesuai kebutuhan, klik laporan. Permintaan informasi dan penyampaian pengaduan akan ditindaklanjuti oleh BPJS Kesehatan dalam waktu 1x24 jam (hari kerja)". Pungkasnya.

Dilanjuti oleh Anwar Sihombing menyampaikan " Petunjuk Penggunaan Fitur Konsultasi Dokter Di Aplikasi Mobile JKN, Pertama lakukan "Sign In" Ke dalam aplikasi mobile JKN, Kedua Bapak/Ibu melakukan konsultasi kesehatan dengan dokter di EKTP terdaftar dengan klik fitur "Konsultasi Dokter", Ketiga Bapak/Ibu klik tombol (+) pada pojok kanan bawah lalu pilih dokter yang sedang online akan muncul sesuai EKTP terdaftar, Keempat ketikan keluhan yang sakit Bapak/Ibu Sebagai pembuka percakapan, Kelima Setelah Bapak/Ibu selesai melakukan konsultasi klik End dan berikan penilaian terhadap sesi konsultasi yang telah dilakukan. Jika ada kendala dalam proses pendaftaran pelayanan di aplikasi JKN dapat menghubungi BPJS Kesehatan Care Center 165". Tutupnya (Yusminah)

Tags: Kabar Desa
Share it:

Kabar Desa

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)