Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Bodetabek Harus Gugur Salahsatu, Empat Balon Kades Cipambuan Ikut Tes Pengetahuan Umum
Bodetabek

Harus Gugur Salahsatu, Empat Balon Kades Cipambuan Ikut Tes Pengetahuan Umum

14.49.00
Share it:


Cibinong,(MediaTOR Online) - Empat Bakal Calon (Balon) Kades Cipambuan Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor mengikuti seleksi   kemampuan Pengetahuan Umum yang bertempat di Aula Kecamatan Rabu 7/12/22.

Demikian disampaikan Camat Babakan Madang Kabupaten Bogor H.Aden kepada wartawan usai membuka acara tes seleksi para Bakal Calon ( Balon ) Kepala Desa Cipambuan.

Menurut Aden pihaknya melaksanakan tugas untuk melaksanakan seleksi sesuai dengan aturan yang berlaku yakni jika pemilihan kades Penggantian Antar Waktu itu maksimal 3 orang dan Unutuk Desa Cipambuan ada 4 Balon yang mendaftar dan lulus verifikasi berkas sehingga pihak panitia harus melakukan tes untuk mengambil tiga nilai tertinggi jelas Camat.

Ke 4 Balon yang ikut tes hari ini  masing-masing Burdah, Kasni S Koto,  Dadang Darajat dan Adi Nugroho.ke empat Balon ini mengikuti tes tertulis dan hasil tersebut nanti akan di passing grade dengan nilai tertinggi 1-3,  selanjutnya  di tetapkan menjadi  Calon Kades.

Masih menurut Aden pihaknya  selaku ketua panitia Pilkades tingkat Kecamatan menginstruksikan kepada seluruh jajaran panitia agar benar benar menjaga kerahasiaan soal maupun yang lainnya, jangan sampai bocor untuk menghindari hal hal yang tidak di inginkan  tambahnya.

Sementara panitia pelaksana penguji Iskandar, SAP. MA usai acara mengatakan Penilaian kali ini terkait Kemampuan Balon Kades di bidang pengetahuan umum seperti  Pancasila dan undang undang dasar 1945, pengetahuan pemerintahan dan pembangunan Desa serta soal Bahasa Indonesia," ya hari Kamis melakukan tugas kami sesuai dengan aturan perbub 66 tahun 2020, jika Balon lebih dari 3 orang untuk Pilkades PAW maka akan dilakukan tes tertulis, " jelas Iskandar.

Lebih lanjut Iskandar yang juga kasi pemerintahan kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor tersebut menyampaikan berdasarkan hasil tes atau seleksi tersebut masing masing peserta telah diperlihatkan cara penilaian dan semuanya transparan dan yang memiliki nilai terendah Maka secara otomatis dia lah yang tereliminasi.

Hasil pantauan dilapangan ke empat Balon tersebut yakni  Burdah mendapat nilai 130, Dadang Darajat mendapat nilai 380, Adi Nugroho 410 dan Kasni S Koto mendapat nilai 210, dan berdasarkan nilai di atas bahwa Balon kades Cipambuan atas nama Burdah mendapatkan nilai terendah dan secara otomatis yang bersangkutan tidak bisa mengikuti perhelatan pesta Demokrasi Desa Cipambuan.

Saat yang bersamaan Plt Kepala.Desa Cipambuan Mulyadi menutur kondisi di Desa Cipambuan hingga saat ini tetap kondusif, pihaknya berharap kepada seluruh Balon yang telah lolos seleksi mohon untuk membantu menjaga kenyamanan masyarakat banyak, begitu juga dengan Balon yang tereliminasi  mohon maklum dan karena aturanlah yang berbicara sehingga pihak panitia harus mematuhi dan menjalankan aturan tersebut,kami tetap berharap kepala Bapak Burdah ( Balon-red ) yang tidak lolos seleksi agar berbesar hati mungkin periode berikutnya bisa mencalonkan kembali ungkap Mulyadi. ( zay )

Tags: Bodetabek
Share it:

Bodetabek

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)