Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Pengamat Berharap Polres Ogan Ilir Menghindari Konflik Kepentingan Dalam Menangani Dugaan Penyimpangan Dana Desa Payalingkung
Hukum

Pengamat Berharap Polres Ogan Ilir Menghindari Konflik Kepentingan Dalam Menangani Dugaan Penyimpangan Dana Desa Payalingkung

08.59.00
Share it:


Palembang,(MediaTOR Online) -Pengamat Kebijakan Publik Berharap Polres Ogan Ilir menghindari konflik kepentingan dalam menangani laporan dugaan penyimpangan Dana Desa, Desa Payalingkung, Kecamatan Lubuk Ogan Ilir, Sumatera Selatan.

      Menurut Pengamat Kebijakan Publik, Reza Pahlevi, laporan dugaan penyimpangan Dana Desa, Desa Payalingkung, Kecamatan Lubuk Keliat diduga adanya persaingan dalam Pemilihan Kepala Desa beberapa Waktu yang lalu. Sebelum dilaksanakannya Pilkades, ada oknum tertentu yang juga calon Kepala Desa Payalingkung berusaha mencari cari kesalahan Kepala Desa Payalingkung yang juga mencalonkan diri dengan meminta bantuan pihak lain untuk melaporkan Kepala Desa ke Kejaksaan Negeri Ogan Ilir. Namun, laporan itu tidak terbukti.

      Setelah Pilkades dimenangkan oleh Misriadi, calon Petahana, oknum yang kalah dalam Pemilihan tersebut kembali melaporkan dugaan penyimpangan Dana Desa, Desa Payalingkung ke Polres Ogan Ilir. Menurut Reza, Ketua salah satu Lembaga Anti Korupsi yang melaporkan itu, saat ini sudah mengetahui sepak terjang oknum yang mendorong untuk melaporkan tersebut." Ketua Lembaga Anti Korupsi Senior itu saat ini pasif dan tidak mau terjebak dengan konflik kepentingan oknum itu," ujar Reza.

     Terkait itu, Reza berharap Pinyidik Tipikor Polres Ogan untuk tidak terjebak dengan konflik kepentingan dalam menangani dugaan penyimpangan Dana Desa, Desa Payalingkung, Kecamatan Lubuk Keliat, Ogan Ilir."(rd)

Tags: Hukum
Share it:

Hukum

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)