Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Kabar Desa Musrenbang Desa Sukadarma Berjalan Lancar
Kabar Desa

Musrenbang Desa Sukadarma Berjalan Lancar

07.16.00
Share it:

Bekasi,(MediaTOR Online) - Sudah menjadi agenda tahunan, setiap desa melaksanakan Musrenbang pada awal tahun untuk mencatat apa saja rencana pembangunan di desa itu untuk tahun berikutnya, tahun 2024. Setiap RT, RW, Dusun mengusulkan apa saja yang dibutuhkan untuk dibangun terutama terkait infrastruktur berdasarkan skala prioritas atau kebutuhan mendesak di desa itu.


Kepala Desa Sukadarma, Syekh Suja'i
usai rapat

Kepala Desa Sukadarma, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Syekh Suja'i saat membuka rapat mengatakan Musrenbang kali ini akan lebih fokus untuk membangun infrastruktur dan irigasi, mengingat mayoritas penduduknya adalah petani sawah dan kadang. Masih banyak jalan desa yang belum terbangun bang, ini akan terus kita upayakan hingga Musrenbang tingkat kabupaten, ujar Syekh Suja'i dengan ramah di kantornya yang baru usai dibangun tahun 2022 lalu. 

Hal itu dimaksudkan agar secara bertahap apa yang menjadi harapan warga Sukadarma tercapai demi kemajuan desa itu.


                    Usai Musrenbang


Dihadiri segenap unsur pimpinan dan Camat Sukatani

Syekh Suja'i selaku Kepala Desa Sukadarma yang berpengalaman mengatakan program desanya senantiasa mengedepankan  pembangunan berdasarkan skala prioritas. Sehingga dia berharap agar warga yang belum terpenuhi harapannya untuk pembangunan jalan desa/lingkungan yang belum dapat giliran agar bersabar. 

Skala prioritas juga telah menjadi agenda Pemerintah Kabupaten yang kita turuti demi pemerataan pembangunan desa di Kabupaten Bekasi. (Purba)


Tags: Kabar Desa
Share it:

Kabar Desa

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)