Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Bodetabek Musorkot KONI Kota Bekasi Tidak Aklamasi, Wartawan Senior Bilang Plt Tak Mulus Jadi Ketua KONI
Bodetabek

Musorkot KONI Kota Bekasi Tidak Aklamasi, Wartawan Senior Bilang Plt Tak Mulus Jadi Ketua KONI

10.05.00
Share it:

Kota Bekasi,(MediaTOR Online) - Memanas, perebutan Ketua KONI Kota Bekasi mengerucut dan menghasilkan hanya dua kandidat balon Ketua yaitu Plt Wali Kota Bekasi, Dr. H. Tri Adhianto Tjahyono dan Dr. Hj Ekowati MPd. Dua Doktor yang sama-sama mendapat dukungan terbanyak dari 58 Pengcab yang ada di KONI Kota Bekasi. Kabar beredar Plt Wali Kota mendapat dukungan dari 36 Pengcab sementara Hajjah Ekowati mendapat dukungan 22 Pengcab  dan kabar terkini yang jurnalis dapatkan, Hajjah Ekowati berhasil mendapat dukungan dari 32 Pengcab.


"Bertambahnya dukungan ini artinya adanya perubahan konstelasi dimana lobby-lobby setiap kandidat balon menjadi senjata pamungkas yang menentukan terpilihnya kandidat tersebut menjadi Ketua Koni Kota Bekasi periode 2023-2026 mendatang. Terkait KONI, posisi Hajjah Ekowati diuntungkan karena sudah lebih dulu mengenal medan dan lapangan berbekal pengurus KONI selama dua periode sementara Plt Wali Kota Bekasi bisa dikatakan pendatang baru pada kepengurusan KONI Kota Bekasi," papar Binsar Sihombing yang juga merupakan mantan atlet tinju nasional di era 80-an.

Binsar Sihombing yang ditemui jurnalis disebuah Mall Kota Bekasi, Selasa(21.02/2023) menambahkan bahwa 2 balon Ketua KONI adalah kandidat terbaik memimpin KONI Kota Bekasi paska kepemimpinan H. Abdul Rosyad Irwan yang sudah 2 periode memimpin KONI Kota Bekasi.

"Aklamasi adalah proses mutlak dalam suatu proses pemilihan, harusnya sekelas Plt Wali Kota Bekasi hal tersebut bukanlah sesuatu yang sukar untuk didapatkan," Binsar Sihombing, Wartawan Senior, Pemerhati Budaya.

"Pemilihan ketua KONI kali ini bobotnya beda dari tahun-tahun sebelumnya karena di-ikuti langsung oleh Plt Wali Kota sebagai kandidat balon ketua. Kalau tidak aklamasi, Plt Wali Kota akan menghadapi lawan berat dan tak mudah karena konstelasi bisa berubah dalam hitungan menit. Dan beredarnya kabar burung terkait aklamasi yang dibantah langsung Ketua Tim Penjaringan menandakan bahwa dukungan terhadap Plt tak bulat karena aklamasi itu harusnya ada di awal penjaringan," tegas Binsar Sihombing. (Red)

Tags: Bodetabek
Share it:

Bodetabek

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)