Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Pemulangan Dua Pimpinan KPK Ke POLRI, Ketum NCW Angkat Bicara
Hukum

Pemulangan Dua Pimpinan KPK Ke POLRI, Ketum NCW Angkat Bicara

17.49.00
Share it:

Jakarta,(MediaTOR Online) - Meruaknya kabar pemulangan Irjen Karyoto selaku Deputi Penindakan dan Eksekusi, Brigjen Endar Priantoro selaku Direktur Penyelidikan ke Polri melalui surat rekomendasi Ketua KPK Firli Bahuri untuk promosi jabatan kembali ke Mabes Polri mendapat sorotan dari Nasional Coruption Watch (NCW). 

Pemulangan kedua pimpinan KPK tersebut menuai protes dari berbagai elemen masyarakat, dan bahkan Ketua Umum (Ketum) NCW, Hanifa Sutrisna, SE, MSM, CSP, CIB, CATS, CPSD pun angkat bicara.


Ia (Ketum NCW) bahkan adakan Konferensi PERS di kantor DPP NCW, Jl. Mampang Prapatan XIV Blok Buncit 8 No. 33, RT 14/ RW 4, Tegal Perang Kec. Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, pada hari Rabu (15/2/2023) siang yang dipimpin langsung Ketua Umum NCW.

Dalam keterangan Persnya, Hanifa meminta Ketua KPK, Firli Bahuri segera menggagalkan dan atau mencabut upaya-upaya 'pengebirian KPK tersebut.


"Kami (NCW) memandang sikap dan tindakan itu tidak mendasar. Tanpa dasar yang jelas, Pimpinan KPK (Firli Bahuri Cs) tidak boleh bertindak sesuka hatinya," tegas Hanifa.

Dari uraian pada Konferensi PERS, mantan aktivis '98 ini menjelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

"KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Pimpinan KPK, Firli Bahuri sebagai ketua KPK saat ini yang berasal dari POLRI seharusnya memperkuat KPK, eh malah mengurangi 'kekuatan KPK," ujar Hanifa.

Seperti kita ketahui bersama, lanjut dia. KPK saat ini sedang carut-marut pada penindakan Korupsi.

"Marwah dan Wibawa KPK semakin hari semakin merosot. Jika ini dibiarkan terus, maka semakin tergeruslah harapan kita masyarakat Indonesia terhadap keberhasilan Pemberantasan Korupsi. Sekali lagi kami NCW mengajak rekan-rekan media, rekan LSM dan seluruh elemen masyarakat, agar perduli, membangkitkan kembali KPK kepada marwahnya seperti sedia kala. Hentikan pengebirian KPK," pungkasnya. ***/NCW)

Tags: Hukum
Share it:

Hukum

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)