Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Ketua DPRD Sumut Angkat Bicara Maraknya Aksi Curanmor di Medan
Hukum Dan Kriminal

Ketua DPRD Sumut Angkat Bicara Maraknya Aksi Curanmor di Medan

07.29.00
Share it:

Medan,(MediaTOR Online) - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Drs Baskami Ginting mulai gerah dan angkat bicara soal maraknya aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Kota Medan, khususnya wilayah hukum Polsek Medan Tuntungan, Selasa(14/3/2023).

“Kita minta Polda Sumut dan Polrestabes Medan jajarannya ciptakan ketertiban lingkungan masyarakat dari segala bentuk pelanggaran hukum serta gangguan lainnya secara dini dan terukur”kata Baskami disela acara sosialisasi Ranperda Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di Jl Bunga Ncole Kelurahan Kemenangan Tani Kecamatan Medan Tuntungan.

Secara tegas, Ketua DPRD Sumut mengaku telah meminta Kepala Kepolisian Polda Sumatera Utara, Irjen Pol Panca Simanjuntak MSi memerintahkan Kapolrestabes Medan bergerak cepat meringkus para pelaku kriminal, baik curanmor maupun bandar narkoba. Jika pimpinan wilayah tak sanggup berarti ada yang kurang beres dan silahkan pimpinan mengevaluasi anggotanya.

“Kapolda Sumut harus bertindak lebih keras tanpa kecuali. Jangan pula sama kelas kakap agak lembek tapi sama kelas teri sok tegas. Apalagi akhir – akhir ini kasus begal dan pencurian dalam komplek lumayan marak, ini sangat mengganggu ketentraman masyarakat”ungkapnya.

Namun disisi lain, Politisi PDIP menyebut ketertiban masyarakat tercipta jika semua pihak berkolaborasi dan saling mendukung. Meski demikian, Kapolsek Tuntungan juga harus mampu menciptakan lingkungan yang kondusif, ramah dan bersih.

“Lingkungan yang nyaman itu bukan tanggungjawab kepolisian saja tetapi semua pihak. Maka biar saling menjaga tentunya jangan parkir sembarangan, bila penting dibuatkan gembok cadangan”ujar Baskami menanggapi keresahan warga Tuntungan, Kota Medan.

Sebelumnya, Pemuka Agama dan Pengurus Gereja GBKP Runggun Simpang Selayang, Kamis (16/2/2023) mendatangi Polsek Medan Tuntungan guna mempertanyakan keresahan yang dialami warga dan bahkan kerap korban pencurian tanpa pandang lokasi, dalam rumah maupun dalam gereja main gasak habis.

Seperti kasus satu unit sepeda motor merk Honda Vario BK 2573 MBF. Kejadiannya 27 Januari 2023 lalu di Jalan Pales 1 Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan dan saat itu juga dilaporkan ke Mapolsek Medan Tuntungan.

Kemudian, korban lainnya, Endy Diyanta(34) kehilangan sepeda motor merk Honda Vario BK 6475 AHU, Selasa(21/2/2023) pukul 06.00 WIB di Jl Bunga Rinte No 44 Simp Selayang dan telah dilaporkan sesuai LP/B/77/11/2023/SPKT/Posek,Medan Tuntungan.(A.Purba/Irc)

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)