Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Pendidikan PKBM Luhur Pekerti Adakan Tes Sumatif Tahun ajaran 2022/2023
Pendidikan

PKBM Luhur Pekerti Adakan Tes Sumatif Tahun ajaran 2022/2023

11.18.00
Share it:


Indramayu,(MediaTOR Online) - Berdasarkan undang-undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 butir 10 yang menyatakan pusat kegiatan belajar masyarakat yang sering disingkat sebagai PKBM, sebagai salah satu satuan pendidikan Non formal. 

Kegiatan belajar masyarakat atau lebih disingkat dengan PKBM  adalah salah satu wadah berbagai kegiatan pembelajaran masyarakat yang di arahkan pada masyarakat tertentu. Seperti yang dilakukan PKBM Luhur Pekerti, Desa Sukahaji, Kecamatan Patrol, Indramayu, yang mengikuti tes sumatif kesetaraan paket B dan C.  Jumlah siswa paket B 19 peserta dan paket C 49 peserta yang dilaksanakan dengan sistem CBT/online dan ada pula yang yang hadir di tempat pembelajaran.

Rustilah SPd sebagai Kepala PKBM  desa Sukahaji, Kecamatan Patrol, Indramayu mengatakan' yang sedang menyelesaikan tes adalah peserta didik kelas akhir yaitu kelas 9 dan kelas 12,

Untuk penunjang kemampuan pengelola pembelajaran di PKBM. Program program yang diselenggarakan di PKBM dapat sangat beragam dan dapat juga terbatas, namun harus sesuai dengan kondisi, potensi, dan kebutuhan masyarakat. Di mana PKBM itu berada atau dikatakan yang relevan serta program  program itu harus bermakna dan bermanfaat. Program program tersebut antara lain pendidikan kesetaraan (A,B,dan C) dan masalah Paket ini yang banyak dukungan dari Bupati Indramayu Hj.Nina Agustina.S.H dan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

Tujuan PKBM sendiri adalah memperluas kesempatan warga  masyarakat khususnya yang tidak mampu untuk meningkatkan pengetahuan ketrampilan dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri dan bekerja mencari nafkah.

Memperhatikan kondisi di atas maka sangat diperlukan pelatihan bagi daerah kegiatan belajar masyarakat sebagai salah satu strategi belajar masyarakat sehingga mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dan dapat bersaing di dunia kerja.

Hasil yang diharapkan bahwa peserta mampu meningkatkan kemampuan pengelola PKBM dalam memenuhi kemenuhan standar kompetensi kelulusan sehingga mampu mendorong PKBM untuk lebih tertib dan mempersiapkan administrasi kurikulum penciptaan tertib administrasi dalam pengelola organisasi dan kemitraan PKB. pengelola keuangan PKBM dan pengelola Dokumen hasil belajar dan ujian.(Akmal)

Tags: Pendidikan
Share it:

Pendidikan

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)