Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Bisnis PT. Pradiksi Gunatama Tbk Gelar RUPS Tahunan dan Publik Expose Tahun 2023
Bisnis

PT. Pradiksi Gunatama Tbk Gelar RUPS Tahunan dan Publik Expose Tahun 2023

14.46.00
Share it:


Jakarta,(MediaTOR Online) - Dewan Direksi, Komisaris dan Management PT. Pradiksi Gunatama, Tbk menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Dan Publik Expose Tahun 2023, Bertempat di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (30/05/2023). 

Hadir pada acara Publik Expose ini Jooyoung Lee (Direktur Utama), Tamlikho (Direktur Utama), Donisius.G (Finance and Accounting), Mohammad Reza (Corporate Secretary). 


Dibuka dengan perkenalan Dewan direksi oleh Mohammad Reza (Corporate Secretary).

Dilanjutkan dengan pemaparan materi Publik Expose oleh Bapak Tamlikho (Direktur Utama) yang membahas tiga hal yaitu : Kinerja Operasional, Kinerja Keuangan, Rencana Strategis. 

PT. Pradiksi Gunatama, Tbk, Merupakan perusahaan yang didirikan tahun 1995 dan di akuisisi tahun 2017.


Kinerja Operasional :

1. PT. Pradiksi Gunatama, Tbk, Memiliki lahan Hak Guna Usaha (HGU), tahun 2022 (sebelum merger) Hak Guna Usaha (HGU) sebesar 22.587 Ha, Areal Tertanam : 12.897 Ha terdiri dari : Tanaman Menghasilkan (TM) : 12.510Ha, Tanaman Yang Belum menghasilkan (TBM) 387 Ha, "ucap Tamlikho. 

Lebih lanjut, Tamlikho menjelaskan bahwa Tahun 2023 ( Setelah Merger) Hak Guna Usaha (HGU) sebesar 38.991Ha, Areal Tertanam : 20.264Ha terdiri dari : Tanaman Menghasilkan (TM) : 17.708 Ha, Tanaman Yang Belum menghasilkan (TBM) 2.556Ha. 

2. Produksi Tandan Buah Segar (TBS). 

3. Produksi Minyak Kelapa Sawit (CPO). 


Kinerja Keuangan terdiri dari :

1. Laporan Produksi dan Penjualan

2a. Laporan Analisa Laba Rugi

2b. Analisa Laba Rugi

3. Laporan Posisi Keuangan

Analisa Laba Rugi

Penurunan laba triwulan I 2023 dibandingkan dengan Triwulan I 2022 dikarenakan adanya penurunan rata- rata penjualan CPO dan Kernel. 

Triwulan I

Harga rata -rata  CPO di Tahun 2022 Rp. 14,226/kg di Tahun 2023 Rp. 11.556 /kg, mengalami penurunan 19%., PK di tahun 2022 sebesar Rp. 12.150/kg.  Di tahun 2023 sebesar Rp. 5.066/kg, penurunan 58%.

Menurut Tamlikho, Penurunan harga CPO tersebut dipengaruhi oleh : 

1. Kenaikan suku bunga bank sentral duniaThe Fed ditengah ketidakpastian ekonomi, yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi sehingga menurunkan permintaan CPO. 

2. Menguatnya mata uang Ringgit Malaysia. 

3. Mengikuti penurunan harga komoditas minyak mentah dan gas alam, yang menghambat permintaan bahan baku biofuel.

Selain itu Antisipasi terhadap penurunan harga CPO  :

1. Menaikan volume penjualan CPO dan Kernel 2. Menambah kapasitas olah pabrik dari 60 ton/jam menjadi 90 ton/jam 

3. Menambah luasan tanaman produktif, membeli lahan PT. LAA seluas 3.000 ha (inti dan plasma) 

4. Membangun kemitraan dengan petani sekitar perusahaan. 


Rencana Strategis :

Perseroan sedang meningkatkan kapasitas produksi Pabrik Kelapa Sawit yang sebelumnya 60 ton/jam menjadi 90 ton/jam, estimasi selesai dan mulai operasi di SMIl tahun 2023. 

Perseroan telah membeli kebun kelapa sawit dengan luas sekitar 3.000 ha, yang lokasinya di sekitar lahan kebun perseroan. Dengan tujuan menambah produksi TBS kebun inti untuk pasokan bahan baku produksi CPO. 

Perseroan menargetkan perluasan areal tanam baru kelapa sawit seluas 1.030 hektar di tahun 2023.(MSA).

Tags: Bisnis
Share it:

Bisnis

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)