Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Jampidum Kejagung RI Ekspose Kasus Penggelapan 14 Sertifikat
Hukum

Jampidum Kejagung RI Ekspose Kasus Penggelapan 14 Sertifikat

20.41.00
Share it:


Jakarta,(MediaTOR Online) - Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung RI  melakukan ekspose kasus penggelapan 14 sertifikat  diruang rapat Jaksa Agung Kamis, (13 April 2023) .

Hasil dari ekspose menyatakan bahwa tersangka Hok Kim diduga telah melanggar hukum. 

Kajati Kalteng diduga tidak mau mengambil langkah untuk mem-P21-kan instruksi hasil ekspose Kejagung sehingga Alpin diwakili Nita selaku pelapor dihadapan awak media menjelaskan bahwa berdasarkan pengaduan dari masyarakat Sampit atas dugaan penggelapan 14 sertifikat lahan sawit di Sampit yang diduga dilakukan oleh Hok Kim. 


Atas pengaduan saudara Alpin dan kawan kawan, Kejaksaan Agung cq Jampidum melakukan gelar perkara pada tanggal 13 April 2023, yang telah dihadiri oleh pejabat struktural Kejaksaan Agung Muda bidang tindak pidana umum bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dan Jaksa peneliti berkas perkara atas nama tersangka Hok Kim bin Iksan (almarhum) yang disangka melanggar pasal 372 KUHP telah memenuhi persyaratan. 

"Dan memerintahkan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalteng untuk  berkordinasi dengan Kepala Kepolisian Daerah Kalteng. Namun sampai berita ini diturunkan belum ada realisasi P21 dari Kejati Kalteng,"ujar Nita.

"Sampai hari ini belum ada realisasi, saya heran ini ada apa. Apakah wibawa Kejagung sudah tidak dipandang oleh Kejati Kalteng, sehingga belum juga direalisasikan apa yang sudah di putuskan oleh Kejagung pada saat ekspose (gelar) perkara di Jampidum pada tanggal 13 April 2023 yang lalu,"ungkap Nita.

Lebih lanjut untuk diketahui , sumber berita ini  berasal dari surat Kejagung nomor: B-1594/E.2/Eoh.1/2023 , Perihal Tindak lanjut atas surat pengaduan an. Alpin Laurence JAP dan kawan-kawan. (Msa).

Tags: Hukum
Share it:

Hukum

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)