Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Konsumen Perumahan Cluster Gugat Pengembang di PN Cikarang
Hukum Dan Kriminal

Konsumen Perumahan Cluster Gugat Pengembang di PN Cikarang

14.05.00
Share it:

Cikarang, (MediaTOR Online) - Pengembang kawasan PT Kirana Damai Putra yang merupakan bagian dari PT Damai Putra Group diduga melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sehingga digugat konsumen di Pengadilan Negeri (PN) Cikarang, Senin (25/9/2023).

sidang gugatan konsumen ke pengembang di PN Cikarang

Setelah gagal berdamai saat tahap mediasi, gugatan akhirnya dibacakan di persidangan. Penasihat penggugat Polma  Tua P Lumbantoruan SH menyebutkan perkara berawal dari rencana pembelian 1 (satu) unit rumah di Cluster Asera Nishi Kota Harapan Indah. 

Reky Y Rompis, warga Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur menggugat PT Kirana Damai Putra Grup lantaran uang muka yang diberikan senilai Rp 133,9 juta tidak dikembalikan dengan dalih telah mengundurkan diri.

"Sebelumnya kami telah berusaha menyelesaikan pada tahap mediasi. Namun tidak ada titik temu sehingga dilanjutkan dengan persidangan," papar Polma Lumbantoruan.

Majelis hakim yang terdiri dari Yudha Dinata selaku Ketua beserta anggota Maria Krista Ulina Ginting SH MKn dan Tommy Febriansyah Putra SH MH membuka persidangan yang dihadiri para kuasa hukum kedua belah pihak. 

Ketua Majelis Hakim Yudha Dinata menyampaikan jadwal persidangan September- Oktober 2023 mulai dari pembacaan penggugat, jawaban tergugat hingga replik dan duplik.

Usai sidang penasihat hukum penggugat Polma Lumbantoruan mennyampaikan bahwa kliennya merasa tertipu atas hal yang dilakukan tergugat PT Damai Putra Group.

 Namun saat disinggung untuk melaporkan dugaan penipuan, Polma Lumbantoruan masih akan berkonsultasi lagi dengan kliennya untuk melakukan pelaporan dugaan penipuan tersebut.

Penasihat hukum PT Damai Putra Group mempersilakan awak media mengikuti persidangan perkara tersebut ketika berusaha dimintai tanggapan atas gugatan konsumen perumahan itu. (Wil)

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)