Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Lingkungan Hidup Terjadi di Kota Bekasi, Pembakaran Sampah Beracun Terjadi di Komplek Perumahan
Lingkungan Hidup

Terjadi di Kota Bekasi, Pembakaran Sampah Beracun Terjadi di Komplek Perumahan

11.45.00
Share it:

Bekasi (MediaTOR Online) - Warga Komplek Perumahan Barata, Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi resah. Pasalnya, di komplek perumahan tersebut kerap terjadi pembakaran sampah yang diduga beracun. 

Demi kesehatan lingkungan  diminta kepada pihak keamanan perumahan agar menghentikan pembakaran  sampah yang diduga beracun didalam Komplek Perumahan Barata. Himbauan ini disampaikan oleh  seorang tokoh masyarakat setempat.

Selama ini terkesan pejabat terkait tutup mata. Diminta dari tingkat walikota, camat dan lurah harus mngambil tindakan tegas kepada pelaku pembakaran sampah. "Klo perlu dipecat dengan tidak hormat. Apalagi sampah beracun tersebut didatangkan dari luar Komplek Perumahan demi uang receh," imbuhnya.

Selama ini Plt Walikota Bekasi, Camat Bekasi Utara dan Lurah Harapan Jaya  terkesan menutup mata. Kura-kura dalam perahu, alias pura-pura tidak tahu ? "

Kembalikan fungsi taman di sebelah tempat pembakaran sampah di Komplek Perumahan Barata, Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Semula adalah taman yang bersih, indah, tapi sekarang mnjadi tempat pembakaran sampah dan peternakan ikan diduga piranha ? Ironisnya, pembakaran dilakukan disamping Panel PLN, Gardu PLN paling aneh di dunia. Karena posisi Gardu berada Didalam Ruko. Seharusnya segera dibongkar. Ruko Liar yang menutupi Gardu Listrik, Ujar Tokoh Masyarakat mnambahkan. Kembalikan fungsi Taman Komplek Barata spt semula. Fasum dan Fasos tidak boleh dimanfaatkan untuk meraup keuntungan pribadi. Bongkar Ruko yg menyembunyikan Gardu PLN didalamnya, ujar warga lain yang enggan disebut hati dirinya.(rd)

Tags: Lingkungan Hidup
Share it:

Lingkungan Hidup

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)