UKM Pangan Award 23' Bentuk Apresiasi Pemerintah atas Kreasi dan Inovasi UMKM

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.

Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.

Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.

Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.

Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.

Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.

Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.

Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.

Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)

Jakarta,(MediaTOR Online) - UKM Pangan Award merupakan kegiatan tahunan yang digelar oleh Kementerian Perdagangan untuk menjaring produk pangan terbaik dari seluruh Indonesia. UKM Pangan Award diselenggarakan sebagai penghargaan atau apresiasi pemerintah kepada pelaku UMKM yang bergerak di bidang pangan yang telah berkreasi dan menciptakan inovasi produk dan dengan kreativitasnya memperkenalkan potensi produk unggulan daerah yang berkualitas dan berdaya saing.

Tahun ini UKM Pangan Award kembali dilaksanakan dengan jumlah pendaftar sebanyak 1.135 peserta dari seluruh Indonesia yang selanjutnya dilakukan kurasi administrasi yang menghasilkan 712 produk untuk dilakukan penjurian tahap pertama.

Adapun tim komponen penilaian pada penjurian tahap pertama yaitu terkait kelengkapan sertifikasi produk dan legalitas usaha dan potensi pemasaran produk dengan tim juri sebagai berikut :

1. Nuri Andarwulan, Dosen Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB);

2. Yeni Restiani, Ketua Tim Standardisasi dan Pengkajian Bahan Baku, Kategori, dan lnformasi Produk Pangan Olahan, Direktorat Standarisasi Pangan Olahan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

3. Yongky Surya Susilo, Vice Head of Retail, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN);

4. Setyadi Surya, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO);

5. Alga Indria, Direktur ITB Press.

Dari penjurian tahap pertama, dipilih 69 produk lolos ke penjurian tahap kedua (final), dimana komponen penilaian pada penjurian tahap kedua ini adalah :

1. Inovasi;

2. Cita Rasa;

3. Originalitas (Kearifan Lokal);

4. Fungsi Dasar Kemasan;

5. Desain komersial kemasan;

6. Nilai Positif Produk Pangan.

Adapun tim juri pada penjurian tahap kedua adalah sebagai berikut :

1. Sisca Soewitomo, Chef dan Presenter Kuliner;

2. Chef Muto, Chef dan Presenter Kuliner;

3. Benu Buloe, Presenter Kuliner;

4. Santhi Serad, Chef dan Chairman Aku Cinta Masakan Indonesia (ACMI);

5. Prima Sehanputri, Head of Regulatory Affairs Danone Indonesia.

Dari penjurian tahap kedua, terpilih 10 pemenang dari 5 kategori, dengan rincian sebagai berikut :

A. Kategori Produk Bumbu Masakan/Bumbu Dapur