Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Putusan Etik Wakil Ketua KPK Johanis Tanak Cederai Kepercayaan Publik
Hukum

Putusan Etik Wakil Ketua KPK Johanis Tanak Cederai Kepercayaan Publik

11.39.00
Share it:

Jakarta,(MediaTOR Online) - Koordinator Nasional Society Corruption Investigation (SCI) menyayangkan hasil Sidang Etik Dewan Pengawas KPK yang menyatakan Johanis Tanak, Wakil Ketua KPK, tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Dewan Pengawas Nomor 03 Tahun 2021 tentang Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku.

"Saya khawatir dengan keputusan itu ke depan akan lebih banyak pelanggaran karena di internal KPK semakin permisif," ujar Asmawi,HS Koordonator Nasional Society Corruption Investigation (SCI) di Jakarta, Rabu, disela sela persiapan Rakernas SCI. Ia juga menyoroti sikap Dewas KPK yang bermain tafsir terhadap isi Chat antara Tanak dan Sihite. Asmawi menilai, hal ini sebagai buah dari Dewas KPK yang tidak melakukan pendalaman terhadap bentuk komunikasi yang dilakukan antara Johanis Tanak dengan Sihite.

   "Dewan Pengawas seakan akan melepas konteks adanya chat tersebut. Sehingga seakan akan chat tersebut tidak menimbulkan dampak apapun. Tidak ada niat apapun dan kemudian dianggap tidak  ada masalah," ungkap Asmawi. Dengan keputusan yang relatif lembek ini, kata Asmawi, maka ke depan perbuatan dilakukan insan KPK lainnya yang semakin longgar dalam memegang nilai integritas.

      Asmawi dimintai tanggapannya terkait hasil sidang Etik Dewas KPK yang meloloskan Johanis Tanak dari jeratan pelanggaran etik terkait percakapannya dengan Kepala Biro Hukum Direktorat Jendral Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Idris Trayoto Sihite.

    Putusan Majelis Sidang Etik yang terdiri dari tiga anggota Dewas KPK, terdiri dari Ketua Majelis Harjono didampingi anggota Majelis Albertino Ho dan Syamsudin Haris. Ketua Majelis Harjono mengatakan, Johanis Tanak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku.(rd)

Tags: Hukum
Share it:

Hukum

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)