Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Bodetabek Perumahan di Sukamekar Masih Mengalami Banjir
Bodetabek

Perumahan di Sukamekar Masih Mengalami Banjir

17.45.00
Share it:

Bekasi, (MediaTOR Online) – Banjir masih terjadi di sejumlah perumahan di Kelurahan Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Sabtu (24/1/2026). Banjir yang dipicu curah hujan tinggi sejak beberapa hari lalu tersebut belum sepenuhnya surut dan berdampak pada aktivitas warga. Terpantau oleh media perumahan yang terdampak banjir yakni Grand Natura, Kasablanka dan Bekasi Green Village.


Sejumlah warga terpaksa mengungsi ke rumah kerabat maupun lokasi yang lebih aman. Selain merendam rumah, banjir juga mengganggu akses jalan dan mobilitas warga, terutama di kawasan permukiman padat.

Menurut Suraturrohman salah satu warga Grand Natura mengatakan, dalam setahun bisa tiga kali perumahan kami mengalami banjir. Yang tingginya mencapai leher orang dewasa. Kami berharap kepedulian pihak pengembang, untuk dapat kiranya membantu rehab tembok- tembok yang jebol dikarenakan terjangan air. Begitupun pihak pemerintah setempat agar dapat kiranya membantu evakuasi dan perlindungan bagi warga yang terdampak banjir.

Menanggapi kondisi tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta pemerintah daerah dan seluruh perangkat terkait untuk bergerak cepat dalam menangani dampak banjir, terutama memastikan keselamatan warga terdampak.

“Yang utama adalah keselamatan masyarakat. Pemerintah daerah harus hadir, memastikan kebutuhan warga terpenuhi dan proses evakuasi berjalan dengan baik,” ujar Dedi Mulyadi dalam keterangannya beberapa waktu lalu.

Ia juga menekankan pentingnya penanganan banjir secara menyeluruh dan berkelanjutan, tidak hanya bersifat darurat. Menurutnya, persoalan banjir di wilayah Bekasi harus diselesaikan melalui perbaikan tata kelola lingkungan, normalisasi saluran air, serta penataan kawasan permukiman.

“Penanganan banjir tidak boleh hanya reaktif. Harus ada langkah struktural dan kultural agar persoalan ini tidak terus berulang setiap musim hujan,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata Dedi, akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta instansi terkait untuk mempercepat penanganan banjir dan pemulihan pascabencana di wilayah terdampak.(diq)

Tags: Bodetabek
Share it:

Bodetabek

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)