Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Dampingi BAP Istri Korban, LBH PMBI : Kami Sampaikan Informasi Baru Kepada Penyidik
Hukum Dan Kriminal

Dampingi BAP Istri Korban, LBH PMBI : Kami Sampaikan Informasi Baru Kepada Penyidik

11.19.00
Share it:

Tangerang,(MediaTOR Online) -Mendampingi SA (31), Istri Korban Pembunuhan dengan Korban R (37) yang ditemukan meninggal dunia dengan kondisi jasad terbakar di kawasan persawahan Desa Ketapang, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang pada Kamis (09-11-2023) lalu, Lembaga Bantuan Hukum Pengawal Masyarakat Banten Indonesia (LBH PMBI) melalui Tim Kuasa Hukum Keluarga Korban, ADV Saut Marulitua Dabuke, S.H., M.Kn. menyampaikan bahwa, "Istri Korban telah memberikan beberapa informasi tambahan kepada Penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada Jum'at (24-11-2023)".


Ketua DPAC LBH PMBI Kecamatan Sukadiri Firman Fauzi, S.H. yang turut mendampingi Istri Korban menambahkan, "Kami telah menyerahkan 3 (tiga) Buku Tabungan milik Korban R (37), dengan Rekening Bank BCA, Bank BRI, dan Bank MANDIRI, yang mana Kartu ATM dari rekening tersebut sebelumnya telah menjadi Barang Bukti bersama Dompet milik Korban. Kami berharap Pihak Kepolisian dapat mengembangkan dan menggali informasi dari dokumen yang kami berikan tersebut," ujar Firman.

Senada dengan itu, ADV Rizal Shodiq S.H. salah satu Tim Kuasa Hukum Keluarga Korban yang turut pula mendampingi proses BAP Istri Korban, "Sebelumnya pada tanggal 08-11-2023 sekitar Pukul 19.00 Korban R (37) sempat berpamitan kepada Istrinya SA (31), dan menyampaikan bahwa Korban akan menemui Tersangka WAHYUDIN Als. UDIN, teman Korban yang diketahui oleh SA (31) sudah berteman dengan korban sejak sekitar tahun 2021."

Selain itu, disampaikan oleh ADV Rizal Shodiq S.H. "Tas Selempang (Warna Hitam) milik Korban HILANG, biasanya dipakai Korban untuk menyimpan HP, UANG TUNAI dan Dompet. Menurut keterangan Istri Korban, tas tersebut dibawa pada saat korban berpamitan kepadanya untuk menemui Tersangka. Masih menjadi pertanyaan kami kemana Tas Selempang Tersebut? Sedangkan HP dan Dompet Korban ada sebagai Barang Bukti."

Menutup keterangannya, Tim Kuasa Hukum dari LBH PMBI, kembali meminta kepada rekan-rekan media untuk terus ikut mengawal kasus dengan Laporan Polisi Nomor : LP/A/07/XI/2023/Sek Mauk tanggal 9 November 2023 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPDP/260/XI/RES.1.7./2023/Reskrim tanggal 9 November 2023 ini, sampai dengan putusan pengadilan. Dan Pelaku dapat menerima hukuman yang setimpal dengan apa yang diperbuatnya.(M.Saleh Arghama)

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)