Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Politik ADA APA DENGAN KPU KABUPATEN BOGOR, SUARA CALEG PSI BISA HILANG 850 SUARA
Politik

ADA APA DENGAN KPU KABUPATEN BOGOR, SUARA CALEG PSI BISA HILANG 850 SUARA

20.58.00
Share it:

Cibinong,(MediaTOR Online) - Pesta demokrasi tanggal 14 Februari 2024, belum sepenuhnya hasil rekapitulasi penghitungan suara selesai tp banyak menyisakan suatu pertanyaan besar para kontestan calon Legislatif, khususnya Caleg Dari partai Solidaritas Indonesia ( PSI ) Dapil III nomor urut 3 ,Dra.Hj.Yati Maryati Sulaeman, MM. Yang hasil pengumpulan suara yang di perolehnya hilang secara misterius (27/02).

Memasuki Minggu ke 2 setelah pesta demokrasi dilaksanakan, hasil sementara pengumpulan suara yang telah di peroleh oleh Caleg Dra.Hj.Yati Maryati Sulaeman,MM tertanggal  19 Februari 2024 jam 10:00 WIB sampai Jam 20:00 WIB, telah mendapatkan suara terkumpul 1145 suara , tetapi jelang satu hari tanggal 20 Februari 2024 jam 04:00 jumlah suara yang tadinya telah terkumpul sebanyak 1145, berubah turun menjadi 315 suara, suatu keanehan tersendiri, kenapa suara yang telah di input oleh KPU kabupaten Bogor yang telah masuk ke website resmi nya KPU ( Website : pemilu2024.kpu.go/pilegdprd_kab/hitung-suara/dapil/32/3201/320103) langsung hilang sekitar 830 suara pemilih yang mencoblosnya.



Sungguh saya tidak habis pikir, kok bisa suara saya begitu mudahnya hilang , apakah ada system' yang salah atau ada suatu unsur kesengajaan," Ungkap Yati Maryati.

Dan yang paling membuat saya tidak mengerti, data yang saya dapat merupakan hasil kerjanya KPU juga. Mereka yang menginput mereka pula yang merubah hasil suara yang saya peroleh, tidak tanggung tanggung sekitar 830 suara hilang tanpa sebab," sambung Yati.

Semua kejadian ini telah saya laporkan ke BAWASLU Kabupaten Bogor, dengan semua data yang saya punya dan semua kejanggalan yang terjadi, agar bisa terang benderang Kemana hilangnya suara saya tersebut , " sambung Dra.Hj. Yati Maryati Sulaeman, MM saat ditemui tim media.

Sofian salah tim sukses dari caleg Dra.Hj.Yati Maryati Sulaeman, MM.mengatakan,"  Saya sendiri mengikuti dari mulai kampanye, kalau para pendukung Bu haji sangatlah banyak, tidak lah mungkin cuma sejumlah 315 suara saja, karena di tempat tinggalnya Bu haji ( sekecamatan Ciomas/Red. )saja sudah melebihi 315 suara," imbuh Sofian

Sofian menambah kan kalau suara yang telah masuk ke KPU sekitar 1150 ,hanya saja saya tidak sempat mengambil screenshot di website bersangkutan , tambah Sofian.

Kasus ini tetap meminta KPU kabupaten Bogor untuk secepatnya menyelesaikan dan menyelidiki akan hilang nya Suara, Baik Caleg Dra.Hj.Yati Maryati Sulaeman,MM. maupun  tim sukses nya akan terus mengawal sampai kebenaran terungkap.(EKA)

Tags: Politik
Share it:

Politik

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)