Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Pendidikan Oknum Kepsek SMK Swasta di Bogor Diduga Akal-akalan Manipulasi Jumlah Siswa Agar Peroleh Dana BOS
Pendidikan

Oknum Kepsek SMK Swasta di Bogor Diduga Akal-akalan Manipulasi Jumlah Siswa Agar Peroleh Dana BOS

20.13.00
Share it:

Bogor,(MediaTOR Online) - Seorang oknum Kepala Sekolah (Kepsek) sebuah SMK swasta di kawasan Kabupaten Bogor diduga akal-akalan memanipulasi jumlah siswanya demi untuk memperoleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Menurut sumber yang layak dipercaya modus operandi yang dilakukan oknum  tersebut sudah berlangsung  beberapa waktu.

Dalam laporan pengajuan yang disampaikan ke Dinas Pendidikan, dicantumkan jumlah siswa sebanyak 240 orang. Padahal jumlah siswa sebenarnya kurang dari 100 orang.

Dari investigasi langsung MediaTOR Online di lokasi, kelas yang digunakan untuk kegiatan  belajar  mengajar (KBM) hanya tiga ruang saja. ironisnya, sekitar ruang KBMnya yang tersedia lebih dari sepuluh ruangan dan berlantai dua. Justru bangunan  masjid berukuran sangat luas dibanding jumlah kelas atau ruangan belajarnya.

Sayangnya, ketika  hendak  dikonfirmasikan Sang Kepsek tidak berada di tempat. "Sudah dua hari Beliau tidak masuk," ujar penjaga keamanan di sekolah  tersebut.

Ketika dikonfirmasi melalui telepon selulernya, sang Kepsek tidak memberikan tanggapan yang jelas. Dihubungi berkali-kali hingga berita ini ditulis tidak juga memberikan respon kepada surat konfirmasi yang dikirim melalui WA. 

"Pihak Dinas Pendidikan Provinsi di Jawa Barat harus turun tangan mengusut carut marut di sekolah tersebut, " ujar Hasudungan Siagian, Ketua Umum LSM GIAK Nusantara Jaya  kepada MediaTOR Online menanggapi dugaan kasus manipulasi jumlah siswa SMK di kawasan Bogor itu.(GS)

Tags: Pendidikan
Share it:

Pendidikan

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)