Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Daerah Bangunan Liar Diatas Marka Jalan Di Sungai Pinang Dibongkar Dengan Cara Liar
Daerah

Bangunan Liar Diatas Marka Jalan Di Sungai Pinang Dibongkar Dengan Cara Liar

07.25.00
Share it:

Palembang,(MediaTOR Online) - Sebuah bangunan liar warna kuning bekas pos pemantau salah satu Developer perumahaan yang berdiri diatas marka jalan di poros jalan Desa Sungai Pinang, Kecamatan Rambutan, Banyuasin, beberapa hari yang lalu dibongkar dengan cara liar, tanpa melibatkan Pemkab Banyuasin.


Berdasarkan informasi yang diterima Wartawan, bangunan liar warna kuning di jalan poros Sungai Pinang, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, yang merupakan pos pemantau salah satu developer yang dibangun tahun 2010 itu dibiarkan begitu saja.

Belakangan, ada orang mengaku pemilik lahan tersebut meminta bantuan pihak Kecamatan Rambutan dan aparat Desa Sungai Pinang untuk dilakukan pembongkaran terhadap bangunan tersebut. Namun, surat tersebut belum ditindak lanjuti Pihak Kecamatan Rambutan.

Ternyata, beberapa hari yang lalu bangunan warna kuning itu dibongkar oleh oknum tertentu menggunakan alat berat. Sementara pihak Pemkab Banyuasin dan pihak Kecamatan Rambutan  mengaku tidak terlibat dalam melakukan pembongkaran bangunan tersebut."Bila pembongkaran itu dilakukan oleh oknum tertentu, kami tidak bertanggung jawab," ujar salah seorang Pejabat Pemkab Banyuasin.

Menurutnya, bangunan liar dapat dibongkar melalui cara cara prosedural. Bukan dengan cara cara liar." Pembongkaran bangunan liar itu dilakukan dengan cara cara liar," ujarnya yang wanti wanti namanya dirahasiakan.

Sementara itu sebuah sumber menyebutkan, pembongkaran bangunan liar dengan cara liar itu dilakukan oknum pemilik lahan. Sebuah sumber di Pemkab Banyuasin akan menelusuri perizinan yang dimiliki pemilik lahan.(Asmawi,HS)

Tags: Daerah
Share it:

Daerah

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)