Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Lakukan Pemusnahan Barang Bukti
Hukum Dan Kriminal

Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Lakukan Pemusnahan Barang Bukti

12.26.00
Share it:

Jakarta,(MediaTOR Online) - Pemusnahan barang bukti dilakukan di halaman kantor Kejari Jakarta Timur, Rabu, 3 Juli 2024. Kegiatan tersebut dipimpin Kajari Imran SH MH. Turut hadir PORKOPIMKO Jakarta Timur; Wakil Walikota Iin Mutmainnah SSos MSi, Komandan Kodim 0505, diwakili  Danramil Sianturi, Ketua Pengadilan Jakarta Timur diwakili hakim M. Taufik, Kepala BNN RI diwakili Kepala BNN Jaktim M Ridwan dan tokoh  masyarakat Kelurahan Cipinang Besar Utara.

Perkara Tindak Pidana Narkotika yang terdiri dari 140 perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap. Barang bukti yang dimusnahkan berupa ganja dan tembakau sintetis seberat 12,8 kilogram, sabu-sabu seberat 0,78 kilogram, ekstasi 243 butir dan berbagai macam alat hisap narkotika seperti bong, pipet, korek api gas, dan lain-lain, serta alat elektronik yaitu handphone dan timbangan digital, yang cara pemusnahannya adalah dibakar, digilas sampai dengan hancur dengan mobil wales gilas  dan dilarutkan kedalam blender yang berisi air sehingga tidak dapat dipergunakan atau dimanfaatkan kembali.

Perkara Tindak Pidana Terorisme yang terdiri dari 245  perkara yaitu, memusnahkan barang bukti berupa pakaian, atribut terorisme, elektronik, buku-buku dan lain-lain yang cara pemusnahannya adalah dibakar dan gilas dengan mobil wales gilas sehingga barang bukti tidak dapat dipergunakan atau dimanfaatkan kembali.

Perkara Tindak Pidana Umum Lainya yaitu UU Kesehatan tanpa izin edar terdiri dari 14  perkara berupa +-141.174 butir barang bukti obat-obat berbagai merk tanpa izin edar serta barang bukti perkara Pidum lainnya berupa pakaian, tas, elektronik, senjata tajam dan lain-lain yang cara pemusnahannya adalah dibakar dan gilas dengan mobil wales gilas  sehingga barang bukti tidak dapat dipergunakan atau dimanfaatkan kembali.

Pemusnahan barang bukti merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Timur setiap tahunnya dan merupakan implementasi dari tugas Jaksa selaku eksekutor untuk melakukan eksekusi terhadap barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kegiatan pemusnahan barang bukti ini, Jaksa eksekutor telah melaksanakan penanganan perkara secara komprehensif, sehingga kepastian status barang bukti. Demikian ungkap Kasi Intel Yogi Sudharsono SH MH.(PP)

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)