Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal KPK Pamerkan Uang 300 Miliar Hasil Rampasan Investasi Fiktif PT Taspen
Hukum Dan Kriminal

KPK Pamerkan Uang 300 Miliar Hasil Rampasan Investasi Fiktif PT Taspen

08.53.00
Share it:

Jakarta, (MediaTOR Online) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memamerkan uang hasil rampasan negara sebesar Rp300 miliar. Uang tersebut diperoleh dari hasil rampasan kasus investasi fiktif PT Taspen senilai Rp800 miliar.

KPK telah memamerkan tumpukan uang senilai Rp300 miliar di ruang konferensi pers, Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan. Kamis, (20/11/2025).

Tumpukan uang yang dipamerkan itu setinggi 1,5 meter dengan panjang tujuh meter. Total ada 300 boks plastik bening berisi pecahan uang Rp100 ribu yang tiap masing-masing boksnya senilai Rp1 miliar.

“Pada kesempatan siang hari ini, kita dapat hadir di sini dalam rangka serah terima barang rampasan negara dari KPK kepada PT Taspen (Persero),” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu.

Asep menjelaskan rampasan uang tersebut dipamerkan setelah memperoleh putusan inkracht atau berkekuatan hukum tetap. Putusan dimaksud atas nama terdakwa mantan Direktur Utama PT Insight Investment Management (PT IIM) Ekiawan Heri Primaryanto (EHP).

Putusan itu menetapkan Unit Penyertaan Reksa Dana Insight Tunas Bangsa Balance Fun 2 dengan jumlah Rp996.694.514 dirampas untuk negara.

Jaksa KPK lalu melakukan eksekusi dengan cara melakukan penjualan kembali untuk mendapatkan net asset value atau nilai aktiva bersih sejak 29 Oktober 2025 sampai 12 November 2025.

“Setelah dilakukan serangkaian proses pemulihan aset oleh KPK dari perkara Taspen, hari ini KPK akan melakukan penyerahan kepada PT Taspen (Persero) atas penjualan kembali aset yang sudah dirampas, yakni dalam bentuk uang sebesar Rp883.038.394.268,” ujar Asep.

Sementara itu, Jaksa Eksekusi KPK, Leo Sukoto Manalu, menceritakan, KPK telah menyerahkan uang hasil rampasan atas putusan kasus investasi fiktif PT Taspen Persero untuk Dirut PT Insight Investment Management (IIM), Ekiawan Heri, ke PT Taspen Persero senilai Rp883 miliar melalui transfer.

Namun, uang yang dipajang hanya sejumlah Rp300 miliar demi menjaga keamanan dan hanya untuk simbol penyerahan.

Leo mengatakan, uang pinjaman tersebut dijaga ketat sejak dibawa ke Gedung Merah Putih KPK dan akan langsung dikembalikan ke BNI usai konferensi pers.

“Masalah peminjaman uang ini, kita minjam tadi pagi jam 10. KPK sudah mentransfer uang sebesar Rp880 miliar ke PT Taspen, tapi kita tadi pagi masih bisa komunikasi dengan BNI Mega Kuningan, mohon dipinjami uang 300 miliar,” kata Leo saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.(diq)

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:
Next
This is the most recent post.
Previous
Posting Lama

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)