Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Politik Ketua DPC KPPI Dian Wahyuni Siregar Lantik Pengurus KPPI Tingkat Kecamatan
Politik

Ketua DPC KPPI Dian Wahyuni Siregar Lantik Pengurus KPPI Tingkat Kecamatan

21.24.00
Share it:

Cibinong, MediaTOR Online) - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kaukus Politik  Perempuan Indonesia (KPPI) Kabupaten Bogor menggelar acara pelantikan pengurus KPPI tingkat kecamatan se-kabupaten Bogor tahun 2025 - 2030, yang diselenggarakan di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Bogor.



Tampak Hadir dalam peringatan tersebut Ketua DPC KPPI Kabupaten Bogor Dian Wahyuni Siregar, sekretaris KPPI Itar Mintarsih SE,  bendahara, Dewan pakar KPPI, dewan pembina KPPI, jajaran pengurus TK kabupaten dan 40 ketua KPPI tingkat kecamatan Kabupaten Bogor.

Dalam sambutannya Ketua DPC KPPI Kabupaten Bogor Dian Wahyuni Siregar, menyampaikan, "Saya ucapkan selamat dan sukses kepada pengurus KPPI kecamatan yang dilantik hari ini. KPPI merupakan bentuk komitmen perjuangan politik Perempuan untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. Serta untuk meningkatkan keterwakilan perempuan ditingkat kecamatan, "

"Saya berharap KPPI tingkat kecamatan di Kabupaten Bogor, dapat menjadi wadah perjuangan perempuan lintas partai politik dengan landasan semangat kebersamaan, persatuan dan kesetaraan. Serta dapat menjadi garda terdepan dalam pendidikan politik Perempuan, juga dapat meningkatkan kepemimpinan kader perempuan. Mampu memenuhi keterwakilan 30 persen perempuan dalam politik dan dalam pemerintahan, " harapnya.

Dian menambahkan, " mari kita bersama-sama memperkuat peran perempuan dalam berpolitik demi mewujudkan demokrasi yang adil dan berkeadilan gender, " tambahnya. ( Haryati)

Tags: Politik
Share it:

Politik

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)