Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Bodetabek Walikota Bekasi Bersama Unsur 4 Pilar Pantau Pelaksanaan Ibadah Natal di Kampung Sawah
Bodetabek

Walikota Bekasi Bersama Unsur 4 Pilar Pantau Pelaksanaan Ibadah Natal di Kampung Sawah

00.06.00
Share it:

Kota Bekasi,(MediaTOR Online) - Wali Kota Bekasi Tri Adhianto bersama Wakil Wali Kota Abdul Harris Bobihoe turun langsung memantau pelaksanaan ibadah Natal 2025 di sejumlah gereja di wilayah Kampung Sawah, Kecamatan Pondok Melati, Rabu (25/12/2025).




Pemantauan dilakukan bersama unsur 4 Pilar, yakni Dandim 0507/Bekasi, Kapolres Metro Kota Bekasi, serta unsur Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bekasi. Camat pondok melati beserta para  Lurah. dan unsur terkait Adapun lokasi yang dikunjungi antara lain Gereja Servas dan Gereja HKBP Kampung Sawah.

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan ibadah Natal berjalan dengan aman, tertib, dan lancar, sekaligus memberikan rasa nyaman bagi umat Kristiani yang sedang merayakan hari raya bersama keluarga.

“Pemerintah Kota Bekasi bersama TNI, Polri, dan seluruh unsur terkait berkomitmen menjaga toleransi serta kerukunan antarumat beragama. Natal harus menjadi momentum kebersamaan dan kedamaian,” ujar Tri Adhianto.

Dirinya menegaskan bahwa sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam menciptakan suasana kondusif selama perayaan hari besar keagamaan. 

“Kehadiran seluruh unsur ini menunjukkan bahwa Kota Bekasi adalah kota yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan, toleransi, dan harmoni dalam keberagaman,” bebernya 

Sementara itu, unsur FKUB Kota Bekasi mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang secara konsisten hadir di tengah masyarakat dalam setiap perayaan keagamaan, sebagai wujud nyata komitmen menjaga persatuan dan keharmonisan sosial.

Dengan pengamanan terpadu dan dukungan semua pihak, pelaksanaan ibadah Natal di Kota Bekasi berlangsung dengan khidmat, aman, dan penuh sukacita, sekaligus menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kemajuan Kota Bekasi yang inklusif dan harmonis. (Egi)


Tags: Bodetabek
Share it:

Bodetabek

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)