Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Seni dan Budaya Bambang Mujiarto ST Ketua Komisi DPRD Jabar Gelar Festival Kebudayaan Sapa Warga Berbasis Budaya
Seni dan Budaya

Bambang Mujiarto ST Ketua Komisi DPRD Jabar Gelar Festival Kebudayaan Sapa Warga Berbasis Budaya

18.13.00
Share it:

Cirebon(MediaTOR Online) - Bambang Mujiarto ST gelar acara Festival Kebudayaan. Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Fajar Sutrisno SSi, Anggota Dewan DPRD Provinsi Jabar Bambang Mujiarto ST, Rudiana Ketua DPC PDIP Kabupaten Cirebon Berry. Anggota Dewan DPRD Kabupaten Cirebon Muali Ketua FKKC Kabupaten Cirebon, Kuwu Suranenggala Kidul Narisa, Camat Suranggela Amin Mughni SPd MAP, Team Ngaji Budaya, Kuwu Se- Kecamatan Suranenggala, Dian Sastra  penyanyi legendaris asal Cirebon yang dijuluki sebagai "Ratu Tarling Pantura".


Bambang Mujiarto, ST, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Dapil XII (Kota/Kabupaten Cirebon dan Indramayu), aktif mendorong dan menyelenggarakan festival serta kegiatan kebudayaan di Cirebon. Berikut adalah poin-poin penting terkait kiprahnya dalam kebudayaan Cirebon: Festival Kebudayaan: Bambang Mujiarto (Ketua Komisi II DPRD Jabar) menyelenggarakan festival kebudayaan dengan tema seperti "Sapa Warga Berbasis Budaya" di gelar Blok Sidamulya Desa Suranenggala Jum'at 1/5/2026 pukul 19:30 wib . yang bertujuan untuk melestarikan warisan budaya lokal.

Penguatan Identitas: Bambang menekankan pentingnya menjadikan budaya sebagai fondasi utama pembangunan daerah. Beliau menyoroti bahwa Cirebon memiliki nilai historis yang kuat dan unik dibandingkan daerah lain di Jawa Barat.Ngaji Budaya: Selain festival, beliau juga melakukan pendekatan budaya melalui kegiatan "Ngaji Budaya" untuk memperkuat identitas budaya masyarakat.Fokus Budaya PDI Perjuangan: Bambang Mujiarto kerap disebut sebagai salah satu anggota DPRD Provinsi Jabar yang sangat konsen mengangkat kebudayaan Cirebon.

Di tempat berpisah Kadis Dinas kebudayaan dan pariwisata (Disbudpar) Fajar Sutrisno, S.Si menyampaikan saat di wawancara awak Media " Apresiasi terhadap Desa Suranenggala Kidul Ada apresiasi yang tinggi terhadap upaya yang dilakukan oleh teman-teman di Desa Suranenggala Kidul, termasuk kepada Pak Dewan Bambang dan Pak Dewan wilayah.

Kebudayaan sebagai Perekat Persatuan Kebudayaan dianggap sebagai salah satu elemen penting yang memperkuat persatuan, khususnya di Kecamatan Suruhanenggala. Adat dan kebudayaan menjadi sebuah berkat.

Pengembangan Kebudayaan Ada upaya untuk memajukan kebudayaan yang sudah ada dan mengadakan kebudayaan yang belum terealisasi. Kebudayaan harus terus dikembangkan ke depan.

Potensi Ekonomi dari Kebudayaan dan Kuliner Kebudayaan dan kuliner memiliki potensi besar untuk meningkatkan perekonomian, terutama di daerah sekitar. Usaha yang berbasis pada kebudayaan dan kuliner diharapkan dapat berkembang pesat.

Dampak Ekonomi Positif

Peningkatan kebudayaan dan kuliner diprediksi akan menumbuhkan ekonomi di daerah tersebut.

menekankan pentingnya kebudayaan sebagai fondasi persatuan dan pendorong pertumbuhan ekonomi Ada apresiasi terhadap upaya pengembangan kebudayaan di Desa Suranenggala Kidul, dengan harapan bahwa kebudayaan yang ada akan ditingkatkan dan yang belum ada akan diadakan. Pengembangan kebudayaan, khususnya yang berpadu dengan kuliner, dipandang sebagai strategi yang efektif untukmeningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut ujar ( Harlan )

Tags: Seni dan Budaya
Share it:

Seni dan Budaya

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)