Proyek Dinas Dikbud Provinsi DKI Jakarta Jadi ’Bancakan’

Share it:
Diduga Dijadikan Proyek KKN


Jakarta, (MediaTOR)
  Pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dan rekanan diduga praktek KKN. Banyak proyek di instansi tersebut, baik pengadaan barang, renovasi maupun pembangunan gedung-gedung sekolah diduga jadi ’bancakan’. Indikasinya terlihat, tutup buku baru saja selesai dan pada bulan Februari 2012 proyek-proyek tersebut diduga telah dibagi-bagi alias diplot.
   Memang luar biasa. Tidak hanya yang proyek skala kecil saja namun disinyalir proyek dengan nilai milliaran rupiah yang melalui lelang, rekanan yang sudah diatur untuk memperebutkan suatu proyek. Misalnya “Gedung A“ untuk “Perusahaan A“. Maka ketika lelang, perusahaan A akan memasukkan beberapa perusahaan agar dapat memenangkan proyek tersebut. Dan, hal itu bagi rekanan-rekanan yang sudah bertahun-tahun disitu sudah saling mengerti, dikarenakan mereka juga dapat proyek yang lain.
   Dengan adanya dugaan praktek KKN tersebut, akibatnya proyek-proyek pembangunan gedung sekolah banyak yang tidak sesuai dengan SPEK. Bahkan, menurut sebuah  sumber yang layak dipercaya, yang sudah tiga tahun berturut-turut mendapatkan proyek, bahwa hampir semua rekanan dalam hal mengerjakan proyek ada pengurangan-pengurangan bahan materialnya, baik besi serta yang lainnya.
   Adapun mengenai pembagian jatah-jatah proyek, salah seorang rekanan berinitial “H.S.“ yang berkantor di bilangan Jakarta Timur, mengatakan bahwa bulan Februari 2012 telah dibagi-bagi.
   Ketika hal tersebut dikonfirmasikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Drs Taufik Yudi Mulyanto dan Kabid Sarpras Drs Didi Sugandhi tidak ada dikantornya. Bahkan, menurut keterangan, Didi S. sepanjang tahun jarang ditempat. Rumor yang berkembang beliau berkantor dari restauran ke restauran mewah di Jabotabek sekaligus pertemuan dengan pengusaha/rekanan secara bergantian untuk merekayasa segala sesuatunya.
  Untuk itu, dihimbau pihak Kejaksaan Tinggi DKI. Jakarta, agar secepatnya memeriksa pejabat-pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi DKI. Jakarta yang diduga melakukan praktek KKN tersebut.(TIM)   
Share it:

Pendidikan

Post A Comment:

0 comments: