Subang,(MediaTOR)-Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maksudnya ialah supaya pelaksanaan pengelolaan pembangunan baik dan benar. Prinsip pemerikasan adalah sebagai pengawasan untuk menciptakan tatakelola pemerintah yang baik (good government).
Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Subang, Ojang Sohandi dalam sambutannya sebelum penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding/Nota Kesepahaman) antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Subang dengan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat. Penandatanganan Mou ini karena Mou sebelumnya akan berakhir pada 15 April 2013.
Guna meningkatkan, kata Ojang, Pemkab Subang berusaha menanamkan semangat 4 kinerja kepada aparaturnya, yaitu: kinerja cerdas, kinerja keras, kinerja tuntas dan kinerja tuntas. Disamping itu juga sejak tahun 2009 menetapkan sebagai “Tahun Kualitas” yang berlanjut hingga sekarang dengan tujuan sebagai semangat berusaha meningkatkan kualitas kinerja.
Maka diharapkan hasil pemeriksaan dapat meningkat dari opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) meningkat menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Maka dari itu dengan adanya MoU ini bisa dimanfaatkan dengan bai oleh semua aparatur pemerintah dalam mengelola keuangan dan pembangunan dengan bertanya langsung kepada yang mengerti. Sehingga pengelolaan pemerintahan di Subang menjadi lebih baik.
Kemudian sambutan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, Abi Rusman Tjokronolo menyampaikan tentang laporan keuangan yang baik harus memenuhi syarat-syarat: Laporan keuangan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan, diselenggarakan dengan memadai, ketaatan pada perundang-undangan dan menampilkan keakuratan data.
Acara puncak ialah penandatanganan MoU yang bernomor No. 900/431/DPPKAD (Pemkab Subang) dan No.7/PW10/3/2013 (Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat) tentang Pengembangan Manajemen Pemerintah Kab. Subang. Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Subang dan Kepala Perwakilan BPKP Abi Rusman Tjokronolo yang saksikan oleh Kepala DPPKAD, Ahmad Sobari dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kab. Subang.
Turut hadir pada acara tersebut Kabid Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP, Drs. Wawan Saeful Anwar dan seluruh camat di Subang dan kepala SKPD Pemkab Subang. Acara kemudian dilanjutkan dengan konsultasi antara kepala SKPD dengan pihak BPKP yang membahas mengenai hal-hal yang diangap penting dalam penyusunan pengelolaan pembangunan.(daus)
Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Subang, Ojang Sohandi dalam sambutannya sebelum penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding/Nota Kesepahaman) antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Subang dengan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat. Penandatanganan Mou ini karena Mou sebelumnya akan berakhir pada 15 April 2013.
Guna meningkatkan, kata Ojang, Pemkab Subang berusaha menanamkan semangat 4 kinerja kepada aparaturnya, yaitu: kinerja cerdas, kinerja keras, kinerja tuntas dan kinerja tuntas. Disamping itu juga sejak tahun 2009 menetapkan sebagai “Tahun Kualitas” yang berlanjut hingga sekarang dengan tujuan sebagai semangat berusaha meningkatkan kualitas kinerja.
Maka diharapkan hasil pemeriksaan dapat meningkat dari opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) meningkat menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Maka dari itu dengan adanya MoU ini bisa dimanfaatkan dengan bai oleh semua aparatur pemerintah dalam mengelola keuangan dan pembangunan dengan bertanya langsung kepada yang mengerti. Sehingga pengelolaan pemerintahan di Subang menjadi lebih baik.
Kemudian sambutan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, Abi Rusman Tjokronolo menyampaikan tentang laporan keuangan yang baik harus memenuhi syarat-syarat: Laporan keuangan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan, diselenggarakan dengan memadai, ketaatan pada perundang-undangan dan menampilkan keakuratan data.
Acara puncak ialah penandatanganan MoU yang bernomor No. 900/431/DPPKAD (Pemkab Subang) dan No.7/PW10/3/2013 (Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat) tentang Pengembangan Manajemen Pemerintah Kab. Subang. Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Subang dan Kepala Perwakilan BPKP Abi Rusman Tjokronolo yang saksikan oleh Kepala DPPKAD, Ahmad Sobari dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kab. Subang.
Turut hadir pada acara tersebut Kabid Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP, Drs. Wawan Saeful Anwar dan seluruh camat di Subang dan kepala SKPD Pemkab Subang. Acara kemudian dilanjutkan dengan konsultasi antara kepala SKPD dengan pihak BPKP yang membahas mengenai hal-hal yang diangap penting dalam penyusunan pengelolaan pembangunan.(daus)
Post A Comment:
0 comments: