Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Metropolitan Mabes Laskar Merah Putih Berbagi Kepada Anak Yatim dan Kaum Duafa
Metropolitan

Mabes Laskar Merah Putih Berbagi Kepada Anak Yatim dan Kaum Duafa

19.31.00
Share it:
Jakarta,(MediaTOR) - Laskar Merah Putih Markas Besar yang dipimpin Ketua Umum H.Adek Erfil Manurung,SH yang bertempat di Jalan Jatinegara Timur No.61-66 Balimester Jatinegara Jakarta Timur mengadakan Buka Puasa Bersama dan santuanan anak yatim serta santunan kepada kaum duafa.  Kegiatan pada Minggu, 12 Juli 2015  yang diselenggarakan kedua kalinya pada bulan Ramadhan 1436 H, yang pertama diadakan di markas besar Laskar Merah Putih yang sekarang diadakan Gelangang Remaja Otista Jakarta Timur.
   Dalam acara buka puasa bersama yang keduakalinya dengan tema Jadikanlah Ramadhan kita lebih indah berbagi kepada sesama. Dan santuntunan untuk anak yatim sebayak 100 orang dan Santunan untuk kaum duapa 100 orang yang di berikan langsung santunan kepada anak yatim dan Kaum duapa oleh H.Adek Erfil Manurung,SH Ketua Umum Markas Besar LMP, M.Arsad Canu Ketua Harian Markas Besar LMP dan Hj.Neneng Astuti,SH Markas Besar LMP.
    Turut hadir juga Menhan diwakili oleh Dirjen Potham Timbul Siahaan, Direktur Bela Negara Laksa H.M Faisal, Staff Ahli Bela Negara Letkol Eka Sundawan, A/N undangan Tommy Suharto diwakili yang hadir Ir.Erfil Jaya Anwar, Hj.Neneng Astuti.SH, Ketua Golkar Kalimantan Timur, Hamid Suud Ketua Kesbangpol ,Kabid Bimas POLRES Jakarta Timur, Kompol Wanda Kapolsek Jatinegara, Binsar Effendi Hutabarat Dewan Penasehat LMP Markas Besar, Surya Darma Simbolon.SH Ketua Advokasi dan Hak Azasi Manusi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Markas Besar LMP, S Ukur Purba.ST.SH Wakil Ketua Umum Markas Besar LMP, Abdi Ardiansyah Ketua Harian Markas Besar, Drs Jos Palpialy.SH Ketua Harian Wil Indonesia Timir LMP, Minardi Wiguna Bendahara Umum LMP Markas Besar, Burhan Saidi Wakil Sekjen LMP Markas Besar, Aman Sutarman Ketua TNI, POLRI/Sipil Markas Besar LMP,I.Huan Santoso Ketua Purnawirawan TNI,POLRI/Sipil Markas Besar LMP, H.Ismail Dewan Pendiri LMP, H.Jumala Dewan Pendiri LMP, Damanik Dewan Pendiri LMP, H.Agus Salim.SE Ketua LMP Markas Daerah DKI Jakarta, Sarmulia Purba Ketua LMP Markas Daerah Provisi Banten, Jhon Milson Ketua LMP Markas Daerah Provisi Jawa Timur, Daniel Ketua LMP Markas Daerah Provinsi Balik Papan, M.Arsad Canu Ketua H
arian Markas Besar , Lucky Sunarya.SE.SH , Erik Bodansyah Wakil Ketua Marcab Jakarta Timur, Ketua Marcab LMP Jakarta Timur, Abdillah.SE Ketua LMP Marcab Jakarta Selatan, H.Arwani Ketua LMP Jakarta Utara, H.Misar Ketua LMP Jakarta Pusat, Agus Gondrong Ketua Marcab LMP Cikarang, Teguh Saripuddin Ketua Marcab LMP Bekasi Kota, Kordinator Keamanan di pimpin oleh Ishak Beuraksa (Samson) Wakil Panglima LMP Markas Besar.(Ley)

Tags: Metropolitan
Share it:

Metropolitan

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)