Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Bupati Karawang Diminta Tindak Tegas Oknum Pejabat Desa Nakal
Hukum

Bupati Karawang Diminta Tindak Tegas Oknum Pejabat Desa Nakal

16.27.00
Share it:
Karawang,(MediaTOR Online) – Nampaknya, program Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tidak disikapi dengan serius tentang kepemilikan tanah yang belakangan ini sangat diprioritaskan secara nasional . Dengan tujuan agar rakyat mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah yang dikelolanya.  
Berbeda dengan kejadian di Desa Tanjung Pakis, Kecamatan Karawang, Provinsi Jawa Barat, malah program yang disambut baik oleh lapisan masyarakat Indonesia. Praktiknya di lapangan Program Terpadu Sertifikasi Lahan (PTSL) disalahgunakan oleh oknum-oknum pejabat desa di wilayah tersebut.
“Dengan adanya laporan warga Desa Tanjung Pakis tersebut ke Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Indonesia Anti Korupsi (GIAK) di Jakarta, kami pun membuat surat klarifikasi ke pihak Kepala Desa  Tanjung Pakis, terkait pungutan jutaan rupiah terhadap warga setempat. Namun belum ada tanggapan,” ujar Subur Harahap, Wakil Ketua Umum LSM GIAK kepada MediaTOR Online.
Dikatakan, kami minta agar pihak berwenang segera turun tangan menyikapi keresahan masyarakat di wilayah Kecamatan Pakis. “Karena tindakan para oknum tersebut jelas merugikan rakyat dan tindak pidana korupsi. Dan khusus kepada Bupati Karawang, agar segera menindak oknum-oknum bawahannya yang diduga merugikan rakyat,” imbuh Subur lagi.(rd*)



Tags: Hukum
Share it:

Hukum

Post A Comment:

1 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)