Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Bodetabek Bupati Bogor Resmi Melantik 222 Kepala Desa Terpilih
Bodetabek

Bupati Bogor Resmi Melantik 222 Kepala Desa Terpilih

15.47.00
Share it:
Bogor,(MediaTOR Online) - SEDIKITNYA ada 222 kepala desa yang resmi dilantik Bupati Bogor pada 18 Desember 2019. Sisanya 51 kades lagi akan dilantik awal Januari tahun 2020. Ini adalah pelantikan kepala desa yang begitu meriah dan terbanyak, yang pernah dilakukan pemerintah kabupaten (Pemkab) Bogor. 
Menurut Bupati Bogor Ade Yasin, mengatakan kepala desa yang terpilih agar melakukan musyawarah desa, untuk menyusun program pembangunan desa selama 6 tahun ke depan. Berdasarkan visi misi arah kebijakan desa dan perencanaan kegiatan pembangunan desa dalam bentuk peraturan desa. Ia menjelaskan, karena pesta demokrasi pada tataran masyarakat menengah memiliki peran yang kuat, yaitu mencapai 70% di wilayah Kabupaten Bogor. 
“Dalam menjalankan amanah yang diberikan warga desa, mari kita bersinergi untuk membangun desa, khususnya dan Kabupaten Bogor yang lebih baik lagi,” kata Ade Yasin di Kantor Pemda Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu (18/12/2019).
“Program kerja dan rencana pembangunan desa harus sesuai dengan program Pancakarsa Pemda Kabupaten Bogor. Musyawarah desa harus melibatkan partisipasif seluruh elemen desa, yang disusun secara sistimatis, terarah, terpadu menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan yang ada,” pungkas Bupati. (Reny)


Tags: Bodetabek
Share it:

Bodetabek

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)