Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Nasional KPU Kabupaten Sukabumi Gelar Sosialisasi
Nasional

KPU Kabupaten Sukabumi Gelar Sosialisasi

11.54.00
Share it:

Sukabumi,(MediaTOR Online) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi lakukan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pada  Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020, kepada anggota Badan Kerja Sama Gereja (BKSG) Kecamatan Cibadak bertempat di Aula RPP KPU Kabupaten Sukabumi JI. Siliwangi No. 92 Cibadak, Selasa (24/12/2019).
Kadiv Sosialisasi dan Parmas KPU Provinsi Jawa Barat Idham Holik menerangkan target partisipasi sesuai dengan kebijakan KPU RI  sebesar 77,5%, oleh karena itu KPU Prov. Jawa Barat terus memberikan motivasi kepada KPU Kab/Kota untuk bisa terus memaksimalkan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih.
“Sebagai bentuknya hari ini, KPU Prov. Jawa Barat datang ke kabupaten Sukabumi mengadakan  Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, yang nantinya akan diteruskan oleh KPU kab. Sukabumi” jelasnya.
Idham Holik menegaskan bahwa Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih adalah hak masyarakat dan itu juga faktor penting dalam peningkatan  partisipasi pemilih nanti. Pemilih aktif dan Pemilih Rasional merupakan basis pemilih pada setiap pemilihan maupun pemilu.
Sementara itu Anggota KPU Kabupaten Sukabumi (Kadiv Sosialisasi, SDM, Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilh)  Meri Sariningsih mengatakan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih kepada seluruh elemen masyarakat termasuk anggota Badan Kerja Sama Gereja (BKSG) merupakan  hal yang strategis bagi KPU dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
"kedepan di pertengahan tahun 2020, KPU akan melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada seluruh elemen masyarakat" pungkasnya.(Reporter: IRS)

Tags: Nasional
Share it:

Nasional

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)