Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Nasional Rakorda Perlindungan Perempuan dan Anak Tingkat Kabupaten Sukabumi
Nasional

Rakorda Perlindungan Perempuan dan Anak Tingkat Kabupaten Sukabumi

16.12.00
Share it:
Sukabumi,(MediaTOR Online) - Dalam rangka meningkatkan komitmen dan kerjasama dalam Pelaksanaan program Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sukabumi Tahun 2020, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sukabumi menggelar Rakor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bertempat di Pondok Asri Selabintana-Sukabumi, Rabu (18/12/2019).
Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asda I Bidang Pemerintahan dan Sosial Kabupaten Sukabumi, Ade Setiawan menyampaikan Keberha
silan pembangunan tidak terlepas dari keberhasilan pelaksanaan pembangunan pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak sebagai perwujudan kesetaraan gender dalam keluarga.
“Anak yang berkualitas dihasilkan oleh orang tua yang berkualitas pula, karena perlindungan perempuan dan anak perlu selalu diintegrasikan dengan pembangunan kesetaraan dan keadilan gender, dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak”.
Bupati berharap agar seluruh stakeholder yang hadir  dalam rakorda untuk berkomitmen dan mendukung strategis dalam Pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak ke depan dalam pelaksanaan seluruh kebijakan program kegiatan yang mampu menghadirkan Dunia yang Layak bagi Perempuan dan Anak.
“Sesuai dengan program unggulan Kementerian PPPA “Three End” (Akhiri Kekerasan pada Perempuan dan Anak, Akhiri Perdagangan Manusia dan Akhiri Ketidakadilan Akses Ekonomi Untuk  Perempuan)”. 
Ditempat yang sama Kepala DP3A Hj. Aisyah mengatakan Rakorda ini dapat menjadi momentum penting untuk lebih meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara lebih sinergis dan optimal untuk melaksanakan percepatan pelaksanaan kebijakkan perlindungan perempuan dan anak, khususnya terkait isu-isu permasalahan perempuan dan anak yang akhir-akhir ini menuntut perhatian bersama.
“Melalui Rakorda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kita tingkatkan perlindungan perempuan dan Anak dalam upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) untuk Sukabumi Lebih Baik”.
Hadir pada acara tersebut para Kepala Perangkat Daerah, Camat, perwakilan lembaga dan organisasi serta tamu undangan lainnya.(Reporter: IRS)

Tags: Nasional
Share it:

Nasional

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)