Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Daerah Untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Bupati Sukabumi Ajak Bersinergi dengan Kades
Daerah

Untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Bupati Sukabumi Ajak Bersinergi dengan Kades

16.56.00
Share it:
Sukabumi,(MediaTOR Online) - Kepala desa adalah garda terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena pentingnya posisi tersebut seorang kepala desa dituntut untuk memiliki kecakapan manajerial yang cukup. Sehingga mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat. Demikian disampaikan Bupati Sukabumi, H. Marwan Hamami dalam pelantikan  calon kepala desa terpilih tahun 2019, di Lapangan Yon Armed 13, Jumat (13/12).
Pelantikan kepala desa serentak gelombang III di Kabupaten Sukabumi diikuti oleh 225 orang kepala desa. Sedangkan 15  orang menunggu berakhirnya masa jabatan kepala desa sebelumnya sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.
Bupati Sukabumi menekankan bahwa Kepala Desa mengemban Tugas yang berat sudah semestinya dibantu oleh segenap komponen masyarakat dan pemerintah daerah untuk tercapaian kesejahtraan masyarakat.
"Mari bahu membahu dalam menggali potensi yang ada untuk membangun desa. Lupakan perbedaan yang mungkin muncul selama proses pemilihan kepala desa kemarin. Untuk masa depan yang lebih gemilang," tegasnya.
H. Marwan Hamami mengajak semua pihak di desa untuk terus memberikan masukan kepada kepala desa. Berkoordinasi dan bekerjasama untuk membangun kemajuan di masing masing wilayah desanya.
"Dengan berakhirnya pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak gelombang III di Kabupaten Sukabumi tahun 2019 yang ditandai dengan prosesi pelantikan ini. Mari kita bersama membangun dan menciptakan korelasi positip bagi tercapainya tujuan kita bersama yaitu mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang religius dan mandiri," pungkasnya.
Hadir pada kesempatan tersebut unsur Forkopimda,para kepala perangkat daerah, unsur DPRD, camat dan undangan lainnya.
Harapan kedepannya semoga Kepala desa yang sudah dilantik bisa amanah dan membawa kesejahteraan bagi warganya.(Reporter: IRS/AK)


Tags: Daerah
Share it:

Daerah

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)