Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Bodetabek Kelurahan Leuwinanggung Adakan Musrenbang
Bodetabek

Kelurahan Leuwinanggung Adakan Musrenbang

15.08.00
Share it:





Depok,(MediaTOR Online)  - PEMERINTAH (Pemkot) Kota Depok melalui program Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan di Kelurahan Leuwinanggung, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Senin (13/01/2020) dimana pembangunan drainase untuk meningkatkan pembangunan masyarakat tersebut. Hal ini menjadi potensi yang akan dibangun tahun 2021, yaitu pembangunan fisik maupun non-fisik.

Menurut Lurah Leuwinanggung, H. Sanan, mengatakan pra musrenbang diawali dari RT dan RW yang sudah merumuskan sebagai bentuk kesepakatan. Ia menjelaskan, dengan kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah (Pemkot) Kota Depok mempunyai data yang pasti perihal pembangunan fisik dan non fisik.

“Jalan lingkungan dan jalan protokol mungkin sudah tidak banyak PR. Ya nanti pasti ada drainase yang masih kurang banyak, itu selanjutnya di tahun 2020 ini, yang digantikan oleh pemerintah (Pemkot) Kota Depok dari APBD,” ungkap Sanan pada koranmediator.comdi Kantor Kelurahan Leuwinanggung, Kecamatan Tapos, Kota Depok.

Sementara itu, Musrenbang ini dihadiri pula oleh Camat Tapos, Sudadi, Anggota DPRD Kota Depok, Rudi Kurniawan, Bappeda Kota Depok, Nur Laila, S.Sos. MSI, Supardi, Kasi Ekbang Kec. Tapos, Ketua LPM Kelurahan Leuwinanggung, Tim Penggerak PKK Kelurahan Leuwinanggung, Bhabinkamtibmas dan Babinsa Kelurahan Leuwinanggung, Ketua RT, Ketua RW dan tokoh masyarakat.

Sementara, Camat Tapos H Sudadi, menerangkan untuk kegiatan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) dimana warga harus berperan aktif dalam proses perencanaan pembangunan. Ia menambahkan, dalam pelaksanaan kegiatan musrembang berdasarkan Surat Keputusan Nomor 140 Walikota Depok dimana juknis kegiatan perencanaan pembangunan di kelurahan tahun 2021.

“Untuk kegiatan fisik, yaitu kegiatan sosial ekonomi dan pemerintahan. Karena pembangunan fisik ini harus mengacu dalam setiap kegiatan dengan merencanakan pembangunan yang awal sudah disampaikan, baik address misalnya dalam kegiatan pelatihan pelatihan UKM. Dan perencanaan pembangunan kelurahan tingkat Kelurahan Leuwinanggung secara resmi saya nyatakan, dibuka,” papar Sudadi. (Reny)
Tags: Bodetabek
Share it:

Bodetabek

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)