Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Bodetabek Rapat Paripurna DPRD Kota Depok Bahas Penetapan Susunan Pimpinan dan Pansus Rancangan Perda
Bodetabek

Rapat Paripurna DPRD Kota Depok Bahas Penetapan Susunan Pimpinan dan Pansus Rancangan Perda

12.53.00
Share it:
Depok,(MediaTOR Online) -  Dalam pembahasan Peraturan Daerah (Perda) berdasarkan surat keputusan DPRD kota Depok Nomor 25 tentang penetapan susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus Perubahan Rancangan Perda Kota Depok. Dalam surat keputusan tersebut terdapat tiga perubahan rancangan peraturan Daerah Kota Depok digelar dalam Rapat Paripurna I 2020. Rapat diwarnai insiden dimana nama keanggotaan sebagai panitia khusus (Pansus) III, Wakil Ketua DPRD Kota Depok H Tadjudin Tabri namanya yang tidak tercantum dalam panitia khusus (Pansus) tersebut. 
Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Depok, H Tadjudin Tabri, menyatakan dokumen tersebut untuk segera disahkan. Ia menjelaskan, Raperda ini bertujuan membangun masyarakat Kota Depok untuk merealisasikan kinerja anggota dewan. 
“Kalau nama saya tidak ditulis sebagai koordinator di situ, seolah-olah saya tidak bekerja untuk masyarakat Kota Depok. Sebelum membacakan laporan dikoreksi. Hari ini akan disahkan, kalau nama saya tidak ada, saya tidak akan tandatangani,” tegas Tadjudin di Ruang Rapat Paripurna di Kota Depok, Rabu (08/01/2020). 
Lantas rapat  kembali diskor beberapa menit dengan tujuan mengkoreksi atas kesalahan dari Sekwan  tersebut. 
Rapat Paripurna tersebut dihadiri Ketua Pengadilan Agama Depok, Kapolres Metro Depok, Kodim 0508 Depok, LSM maupun Ormas. 
Sementara, Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna, menilai masalah ini yang mungkin menjadi catatan dimana peraturan daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok (KTR) di Kota Depok belum sepenuhnya untuk direalisasikan pada masyarakat. 
“Atas peraturan daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2010 tentang perubahan dengan peraturan daerah (Perda) tahun 2015. Aturan itu kan sebetulnya sudah ada rambu-rambunya, di Depok dengan sisi unggul yang religius,” jelas Pradi. (Renny)


Tags: Bodetabek
Share it:

Bodetabek

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)