Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Nasional Ratusan massa GARIS "Geruduk" Kantor Walikota Sukabumi
Nasional

Ratusan massa GARIS "Geruduk" Kantor Walikota Sukabumi

09.31.00
Share it:



Sukabumi,(MediaTOR Online) - Ratusan massa dari Ormas Islam dan simpatisan yang tergabung dalam Gerakan Reformis Islam (GARIS) Sukabumi Raya mengadakan Aksi Damai sebagai bentuk Rasa Solidaritas untuk Muslim India di depan kantor Wali Kota Sukabumi, Jl. R. Syamsudin, S.H., No. 25, Kamis (5/3/2020). 

Ormas Garis mengecam keras dengan adanya tindak kekerasan umat Hindu dan aparat India terhadap minoritas kaum muslim.

Aksi Damai ini dipimpin langsung oleh Ketua DPD Garis Sukabumi Raya, Ustadz Ade Saefulloh. Dalam orasinya, ia mengajak kepada umat Islam untuk peduli kepada setiap urusan kaum muslimin.

"Termasuk perhatian kepada Muslim India yang saat ini sedang mengalami penindasan serta perlakuan keras dengan cara menyiksa dan menganiaya yang dilakukan oleh Kafir Hindu India.

Kami menuntut kepada  pemerintah untuk segera mengambil sikap keras dan tegas agar penindasan tersebut segera dihentikan,” tegasnya diatas mobil komando.

Dalam kesempatan itu Garis menyampaikan pernyataan sikap yang kemudian diserahkan kepada Walikota Sukabumi Ahmad Fahmi yang turut serta mengikuti jalannya aksi ini.

Ahmad Fahmi mengatakan, ia berjanji akan menyampaikan Pernyataan Sikap tersebut ke Pemprov Jabar untuk melanjutkannya kepada Pemerintah Pusat.

Kerusuhan di India dipicu oleh pengesahan Undang-undang Citizenship Amendment Bill yang dinilai merugikan masyarakat Islam oleh Perdana Menteri Naredra Modi. Sedikitnya 38 muslim meninggal dunia dan ratusan rumah serta toko-toko milik umat Islam hancur serta dibakar termasuk masjid.

UU kewarganegaraan India yang baru mengatur percepatan pemberian kewarganegaraan untuk warga dari enam agama yakni Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsi, dan Kristen, yang berasal dari negara tetangga Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan, yang pindah ke India sebelum tahun 2015.

Namun, dalam revisi UU Kewarganegaraan tersebut tidak mencantumkan agama Islam, sehingga menyulut protes warga Muslim India dan berujung pada kericuhan dan tindak kekerasan oleh aparat keamanan.(Gunk)
Tags: Nasional
Share it:

Nasional

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)