Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Pendidikan PPDB Kabupaten Bogor TA 2020/2021 Bingungkan Orangtua Calon Siswa
Pendidikan

PPDB Kabupaten Bogor TA 2020/2021 Bingungkan Orangtua Calon Siswa

22.00.00
Share it:

Bogor,(MediaTOR Online) - Dalam sistem untuk penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021, di Kabupaten-kabupaten Bogor, membingungkan orangtua calon peserta didik baru.

Karena, tidak terpusat dalam satu sistem atau server. Bahkan,  pendaftaran dengan sistem online diserahkan kepada sekolah masing-masing.

"PPDB di Kabupaten Bogor benar-benar sangat  membingungkan. Sebab, bagaimana cara mendaftar dan syarat lainnya, tak jelas,” tandas Henny, saat mendaftarkan anaknya di salah satu SMPN di wilayah Kecamatan Cibinong, Jum'at.

Hal yang sama juga disampaikan Burhanudin. Dia hendak mendaftarkan anaknya di salah satu SMPN di Kecamatan Cipanas. Namun, sistem pendaftarannya juga tidak jelas. Bahkan, merepotkan orangtua calon peserta didik "Kami kira, mendaftar secara online bisa dilakukan secara mandiri. Tapi, kami harus  melakukan pendaftaran di sekolah tujuan. Ini sangat merepotkan," tandasnya.

Sekretaris Dinas Pendidikan (Sekdisdik) Kabupaten Bogor,  Atis Tardiana menjelaskan, PPDB telah berjalan sejak 17 Juni hingga 25 Juni mendatang. Tapi, masyarakat diminta untuk mendaftar secara online di sekolah tujuan masing-masing.

Karena, situs atau website untuk pendaftaran PPDB telah  disiapkan sendiri oleh sekolah masing-masing. “Pendaftaran online termasuk akses website langsung oleh sekolah masing-masing,” katanya.

Dia mengakui, tidak semua sekolah bisa menerapkan pendaftaran secara online. Kendati ada 1.543 SD dan 103 SMP di Kabupaten Bogor. Sebab, Disdik tidak punya pemetaan detail sekolah mana saja yang memberlakukan sistem online ataupun offline. “Belum ada pemetaan untuk yang bisa online atau offline,” tambahnya.

Menurutnya, tanggung jawab itu tetap dikelola sekolah. Apabila tak bisa online, pihaknya memberikan kewenangan sekolah menggelar pendaftaran secara offline dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku.

Bahkan, seleksi yang memerlukan fasilitas yang tidak dimiliki oleh Disdik, penyelenggaraannya diperbolehkan melalui lembaga lain yang sah.

“Untuk Contoh pendaftaran, cukup sekolah yang mendaftar ke sekolah SMP. Sehingga tidak menimbulkan kerumunan. Terus saat verifikasi, dijadwal sesuai nomor antrean,” tandasnya.

Kata Kepala Disdik Kabupaten Bogor telah menerbitkan perubahan juklak untuk pelaksanaan PPDB tersebut. Di antaranya, penetapan peserta didik yang tidak lagi lewat sidang pleno dan diumumkan melalui sistem PPDB. "Pengumuman disampaikan secara serentak melalui sekolah masing-masing," tutupnya.(pak Cik)
Tags: Pendidikan
Share it:

Pendidikan

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)