Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Pendidikan Anggota DPRD Jabar Kunjungi Disdik Kabupaten Bogor
Pendidikan

Anggota DPRD Jabar Kunjungi Disdik Kabupaten Bogor

18.32.00
Share it:




















Bogor,(MediaTOR Online) -  Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, H. Cecep Gogom mengunjungi Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor, Senin (6/7), kemarin.

Dia membahas situasi pendidikan terkini di tengah pandemi virus corona atau covid-19. Di antaranya, soal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) hingga kondisi pendidikan di tengah pandemi.

Terkait dengan PPDB di Kabupaten Bogor, lelaki kelahiran Cisarua ini mengaku sejauh ini masih berjalan kondusif. “Alhamdulillah Kabupaten Bogor masih kondusif lah, walaupun ada beberapa kabupaten yang bermasalah seperti terkait zonasi, afirmasi dan prestasi. Terutama jalur zonasi yang paling banyak bermasalah,” kata Cecep Gogom, saat ditemui di Disdik, Senin (6/7).
Sementara itu
 jalur apapun yang digunakan dalam PPDB harus sesuai aturan. Jangan sampai ada penyimpangan seperti adanya peserta didik ‘titipan’ yang biasanya selalu muncul saat PPDB.

“Yang penting kita sesuai aturan. Kalau memang mau masuk via jalur afirmasi ya kita dorong, mau zonasi juga kita dorong. Jalur prestasi juga bermasalah kan ini, standarisasi nggak jelas. Intinya semua harus sesuai aturan,” tegasnya.

Terkait kondisi pendidikan di tengah pandemi, Cecep Gogom meminta keputusan yang diambil pemerintah daerah sejalan dengan kementerian. Pemerintah daerah harus hati-hati jika ingin membuka kembalu sekolah. Tujuannya, jangan sampai peserta didik menjadi korban karena virus corona aampai saat ini belum  juga mereda.

“Untuk masalah proses pembelajaran di masa pandemi covid-19 ini, saya berharap keputusan yang diambil pemerintah daerah sejalan dengan kementerian. Penting mendengarkan masukan dari lembaga pendidikan. Kalau zona sudah aman, ya proses pembelajaran bisa segera dilaksanakan, tapi tetap harus dengan potokol kesehatan,” ujarnya. Cecep Gogom.(Pa.Cik)
Tags: Pendidikan
Share it:

Pendidikan

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)