Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Metropolitan KaryawanYogya Junction Terkonfirmasi Positif Covid- 19
Metropolitan

KaryawanYogya Junction Terkonfirmasi Positif Covid- 19

09.48.00
Share it:


Bogor,(MediaTOR Online) - Belum mereda kasus  klaster Mitra 10, di Jalan Sholeh Iskandar, Tanah Sareal. Kini karyawan Supermarket Yogya Junction, terkonfirmasi positif Covid- 19. Hasil swab test di RSUD Kota Bogor 10 Juli lalu.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bogor, Dedie A. Rachim membenarkan hal tersebut. Dedie menegaskan, bila Tim Surveilance Dinas Kesehatan (Dinkes) bersama Tim Deteksi Wilayah akan segera melakukan pemetaan ulang terhadap masalah yang sedang di alami Kota Bogor.

“Belum beres dikategorikan sebagai klaster, makanya harus dilakukan pemetaan lebih lanjut,"  Kata. Dedie A Rachim Ahad (12/7/2020).

Menurutnya, pihaknya akan melakukan tracing terhadap pengunjung yang datang ke supermarket tersebut dalam 14 hari terakhir. termasuk mereka  yang terkonfirmasi positif di lingkungan kerja, keluarga dan lingkaran pergaulan lain.

“Ya, kurang lebih upaya akan sama seperti saat kejadian di Mitra 10. Tapi kita akan lihat dulu seperti apa kejadiannya,” ungkap Dedie.

Ditegaskan, seorang karyawan berstatus Sales Promotion Girl (SPG) salah satu produk, dan merupakan warga Kota Bogor. “Mereka kontak erat otomatis jadi ODP yang terdaftar, nantinya akan dilakukan swab test, jelasnya.

Dedie mengatskan, pihaknya akan terus monitoring bersama Tim Pemantau Dinas Komunkasi, Informasi, Statistika dan Persandian (Diskominfostandi). “Selama pemberlakuan PSBB Yogya tetap buka. Tapi terbatas hanya untuk bahan pokok kebutuhan sehari-hari,” katanya.

Dedie menjelaskan, pihaknya akan melaksanakan penanganan terhadap Yogya sesuai dengan SOP, dan mengedepankan unsur kehati-hatian agar tidak menimbulkan kepanikan. “Mudah-mudahan tidak ada tanda-tanda klaster baru,” katanya. (Pa. Cik)
Tags: Metropolitan
Share it:

Metropolitan

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)