Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Bodetabek Penyerahan Sertipikat Redis dan Relokasi Bencana Alam Tahun 2017 untuk 3 Desa di Kecamatan Cigudeg
Bodetabek

Penyerahan Sertipikat Redis dan Relokasi Bencana Alam Tahun 2017 untuk 3 Desa di Kecamatan Cigudeg

20.09.00
Share it:





Cibinong,(MediaTOR Online) - Kantor Pertanahan Kab. Bogor kembali melakukan Penyerahan Sertipikat Redis dan Relokasi Bencana Alam Tahun 2017 untuk 3 Desa di Kecamatan Cigudeg yang di laksakan di Kantor Kecamatan Cigudeg . Relokasi merupakan gagasan untuk menata ulang lokasi pemukiman di sekitar wilayah yang rawan bencana. Menata ulang pemukiman menjadi bagian dari upaya penanggulangan bencana untuk meminimalisasi korban apabila terjadi lagi bencana di kemudia hari.

Acara dihadiri Oleh Bupati Bogor Ade Yasin SH MH. Sertipikat tanah yang diserahkan pada hari Senin, (06/07) merupakan hasil dari kegiatan Redistribusi Tanah. Redistribusi tanah merupakan bagian dari Program Reforma Agraria yang dilaksanakan untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia pada umumnya, dan di wilayah Kabupaten bogor pada khususnya.

Sertipikat tanah hasil redistribusi tanah ini, secara serentak di serahkan pada hari senin (06/07) sebanyak 581 sertipikat dengan rincian untuk masyarakat Desa Tapos kecamatan Tenjo sebanyak 46 sertipikat; Desa Setu Kecamatan Jasinga sebanyak 300 sertipikat; dan Desa Banyuwangi Kecamatan Cigudeg sebanyak 235 sertipikat. Namun demikian, mengingat kondisi saat ini yang harus tetap menjaga protokol kesehatan karena pandemi covid-19, maka sertipikat tanah yang akan diserahkan pada acara ini diberikan secara simbolis kepada 18 orang meliputi perwakilan dari 3 desa masing-masing sebanyak 6 orang. Sisa sertipikat lainnya, hari ini juga dibagikan kepada seluruh penerima yang berhak di desa masing-masing tentunya dengan tetap menjaga protokol kesehatan.

Harapan kami sesuai dengan tujuan Undang-Undang Pokok Agraria, bahwa tanah yang sudah disertipikatkan dapat memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah, dapat diwariskan kepada ahli waris sehingga memberikan ketenangan para penerima sertipikat dalam memanfaatkan dan menggunakan tanahnya serta dapat diagunkan dalam rangka permodalan guna peningkatan kegiatan usahanya yang pada ahirnya akan membawa sebesar-besar kemakmuran rakyat.(Reni)
Tags: Bodetabek
Share it:

Bodetabek

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)