Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum POL PP Jaring 56 Pemandu Lagu dan Terapis Wanita Cantik
Hukum

POL PP Jaring 56 Pemandu Lagu dan Terapis Wanita Cantik

12.56.00
Share it:

Bogor,(MediaTOR Online) -Pemkab Bogor benar-benar tegas jalankan peraturan  ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Covid- 19. Kemarin Pemkab telah merazia puluhan pemandu lagu (PL) dan terapis wanita cantik di tempat karaoke dan panti pijat di tiga wilayah di Kabupaten Bogor.


"Satpol PP telah berhasil merazia 56 orang PL dan terapis wanita cantik di tempat karoke saat liburan," kata Kabid ketertiban umum Satpol PP Pemkab Bogor Teguh Sugiarto dalam Operasi ini tidak akan berhenti sampai disini  saja sampai penyakit masyarakat bisa tuntas. Ucap Tegus Sugiator Cibinong Saptu 22/82020 


Teguh menyebut hasil razia yang dilakukan di tiga kecamatan diantaranya Kecamatan Cibinong, Kemang dan Parung. Hasil razia berhasil mengamankan sedikitnya 56 PL dan terapis wanita cantik. 


"Mereka dibawa ke Markas Satpol PP di Cibinong, untuk dilakukan pemeriksaan dengan melibatkan  Dinas Sosial (Dinsos) setempat. Jika hasil assemen benar ada PSK, kita kirimkan ke Panti Sosial Cibadak Sukabumi," kata Teguh.


Disebutkan, dalam melakukan operasi  penertiban kami melibatkan 45 personel Satpol PP. Mereka menyisir tempat karaoke dan panti pijat di tiga kecamatan tersebut. 

Dalam Operasi 

 dilakukan

 berdasarkan Peraturan Bupati No 52 tahun 2020, tentang PSBB pra-Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan penularan COVID-19.


"Satpol PP Kabupaten  Bogor akan rutin melakukan operasi penertiban penyakit masyarakat. Untuk menekan jumlah penyebaran COVID-19. Di tempat hiburan malam,"Kata. Teguh.(Pa cik)

Tags: Hukum
Share it:

Hukum

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)