Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Pendidikan SDN 1 Depok Direhabilitasi dengan Dana DAK
Pendidikan

SDN 1 Depok Direhabilitasi dengan Dana DAK

15.24.00
Share it:


Purwakarta,(MediaTOR Online) - Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu bagian peningkatan pelayanan terhadap masyarakat pendidikan. Tidak bisa dipungkiri sarana yang memadai akan menghasilkan pendidikan yang berkualitas.


Untuk itu sesuai amanah konstitusi, pemerintah dituntut secara terus--menerus membangun infrastruktur pendidikan. Guna terciptanya generasi  muda Indonesia yang mampu bersaing dengan negara lain. 


Untuk mewujudkannya tentu bukan hanya pemerintah tapi juga di butuhkan  peran serta masyarakat terutama orang tua murid dan pihak penyelenggara. Dalam hal ini kepala sekolah bersama-sama jajaran yang ada di dalamnya.


Seperti halnya dalam proyek rehabilitasi SDN 1 Depok, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat yang saat ini sedang berlangsung.


Rehab sekolah tersebut dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus  (DAK) TA 2020 sebesar Rp 468 juta untuk rehab empat ruang kelas dan satu unit MCK Rp 100 juta.

Anan Hendarsa SPd, sang Kepala Sekolah  saat berbincang-bincang dengan MediaTOR ditengah kesibukannya mengatakan, pembangunan sekolah ini kita kerjakan sesuai Juklak dan Juknis. Semuanya sudah ada acuannya dan saya sebagai Kepala Sekolah yang juga sebagai Pengemban Amanah untuk melaksanakan pembangunan ini, tentu harus tunduk terhadap aturan yang ada. Untuk nmewujudkannya kita membentuk Panitia Pembangunan Sekolah. Mereka bekerja sesuai tugasnya masing-masing dan mengenai tenaga kerja, tentu karena masyarakat disini banyak tenaga kerja yang mampu, mereka yang sedang menganggur kita berdayakan," tuturnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan, yang jelas saya sebagai Kepala Sekolah akan berbuat yang terbaik untuk sekolah ini dan itu sudah merupakan kewajiban saya," tegasnya.


Sementara Dadan, salah seorang warga setempat yang juga ikut serta sebagai pekerja, mengaku sangat terbantu dengan adanya proyek tersebut. Dengan alasan sebelumnya  dia sudah lama menganggur akibat dampak Covid 19. Lebih lanjut dia mengatakan, mudah-mudahan dengan direhabnya sekolah ini, nantinya anak didik semakin giat belajar," imbaunya. Reporter Liputan  Ependy&Taslìm.

Tags: Pendidikan
Share it:

Pendidikan

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)