Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Pendidikan Siswa SMPN 2 Parung Dapatkan Bantuan Voucher Internet dari Telkomsel
Pendidikan

Siswa SMPN 2 Parung Dapatkan Bantuan Voucher Internet dari Telkomsel

12.24.00
Share it:


Bogor(MediaTOR Online) -Sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau Daring (Dalam Jaringan) Internet yang dilaksanakan semua sekolah baik sekolah dasar sampai tingkat SLTA, sesuai instruksi dari Kemendikbud cukup menjadi dilema di kalangan orang tua murid. Seperti halnya yang terjadi di SMPN 2 Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, Ismail Latief SAg selaku Wakasek Humas mewakili Kepala SMPN 2Parung Hj. Retno Dwi Handayani SPd MM menjelaskan "Sebelumnya pihak sekolah memberikan fasilitas laptop dan Wi-Fi sekolah bagi siswa yang tidak mampu untuk belajar secara daring secara bergantian, kata Ismail kepada Koran MediaTOR di ruang kerjanya, Rabu (2/9). Kami terus berupaya mencari solusi bagaimana para siswa dapat belajar daring dan sering kali para orang tua mengeluhkan biaya untuk beli kuota internet, apalagi di saat Pandemi Covid -19 sangat berdampak di bidang ekonomi dan berkurang nya daya beli masyarakat. Alhamdulillah, pihak sekolah mendapatkan sponsor dari Provider kartu  Simpati, Grapari  Telkomsel yang berkantor di Jalan Pajajaran Kota Bogor, kami memang selalu search  mencari sponsor. Sebelumnya dari provider Tri membantu memberikan kartu perdana kuota internet sebanyak 60 kartu tentunya tak maksimal. Proses tiga hari pihak Grapari Telkomsel Kota Bogor merespon dan meminta pihak sekolah memberikan nama semua siswa dan NIS (Nomor Induk Siswa) ke web Grapari Telkomsel. Hari ini Rabu ( 2/9 ) kami mulai mendistribusikan kartu perdana Telkomsel kuota internet 10 GB sebanyak  1160 kartu buat seluruh siswa dari kelas  VII sampai IX dan 40 kartu  buat guru honorer sesuai jumlah kartu perdana yg di berikan 1200 kartu oleh pihak Grapari Telkomsel, tentunya kami sangat berterima kasih atas bantuan dari pihak sponsor ini, ungkap Ismail. Saya berharap meskipun di saat pandemi dengan pembelajaran daring para siswa tetap bersemangat belajar dan selalu menjaga kesehatan serta menggunakan masker sesuai protokol kesehatan yang di anjuran oleh Pemerintah, pungkasnya. (Reny) 

Tags: Pendidikan
Share it:

Pendidikan

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)