Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Kejari Kota Bogor Rawan Covid'19
Hukum

Kejari Kota Bogor Rawan Covid'19

13.15.00
Share it:


Bogor,(MediaTOR Online) - 2/10/20. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor, diduga menjafi klaster baru penyebaran virus corona

Menyusul  adanya beberapa karyawan Kejaksaan Negeri  Kota Bogor, terpapar corona.  Untuk mengantisipasi hal itu sekitar lingkungan Kantor Kejaksaan Negeri  Kota Bogor, Jumat (2/10) dilakukan penyemprotan disinfektan yang dilakukan  dua Unit Kendaraan Pemadam Kebakaran. 


Menurut informasi yang dihimpun, sedikitnya terdapat tujuh orang karyawan  dilingkungan Kejari Kota Bogor  terindikasi positif Corona. 


Sumber MediaTOR yang dapat dipercaya menjelaskan, "Selama ini kami kecolongan dengan  adanya beberapa karyawan yang  terdampak Covid 19," ujar  orang dalam di lingkungan Kejari  Kota Bogor yang enggan disebut jati dirinya. 


Pemerhati Publik H. Zainal yang kebetulan sedang berada di Kantor Kejari menggatakan,"Seharusnya pihak Kejari Kota Bogor lebih selektip dalam menerima  tamu yang datang Kekantor Kejari. Sehingga penyebarannya bisa ditekan," kata dia. 


Salahsatunya,  kata dia,  yaitu masyarakat yang akan mengambil tilang kendaraan yang rutin setiap  hari ini Ju'mat.  Untuk diliburkan dan datang kembali  tanggal 30/10/2020. Katanya. 


"Kajari Kota Bogor jelas kecolongan, hal ini karena minimnya pengawasan terhadap para  karyawan. Apa lagi yang terjangkit corona khususnya  dibagian Pidsus  dan tercatat ada 7 orang yang dikatagorikan positif. Dan ini sangat memprihatinkan," imbuhnya.(Arifin)

Tags: Hukum
Share it:

Hukum

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)