Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Bodetabek Baznas Minta Pemkot Bogor, Segera Keluarkan Peraturan Perwali No 118
Bodetabek

Baznas Minta Pemkot Bogor, Segera Keluarkan Peraturan Perwali No 118

11.15.00
Share it:
Bogor,(MediaTOR Online) - Untuk mencapai target Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bogor, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor agar Peraturan Walikota (Perwali) No 118 tahun 2020 tentang pemotongan zakat ASN dan BUMD segera di berlakukan. 

"Semua program Baznas Kota Bogor, telah berupaya memberi bantuan kembali kepada warga. Artinya banyak Masyrakat tertolong dan membantu Pemerintah," Ucap Wakil Ketua Baznas Kota Bogor Rusli Saimun didampingi Ketua Chotib Malik Rabu (18/11/2020).

Menurutnya, saat terjadi pandemi Covid- 19 di bulan Mei hingga Juli, Baznas telah memberikan bantuan lebih 7000 Mustahid berupa 17 ton beras atau 3400 penerima, termasuk bantuan bumbu masak ke Majelis Taklim dan masjid. Setelah lebaran dibulan Juli, Baznas kembali menyalurkan bantuan berupa 1250 paket sembako bersumber dari bantuan Perumda Tirta Pakuan. 

Baznas selalu berupaya membagikan sembako tepat sasaran dan tak terjadi tumpang tindih. Rusli mencontohkan, bagi yang mendapat bantuan seperti PDAM misalnya, tak akan dapat lagi menerima bantuan lain. "Baznas terus berupaya menyalurkan bantuan tepat sasaran dan kecil kemungkinan data tumpang tindih," kata Rusli.

Lebih lanjut dijelaskan, sesuai aturan dari Baznas Pusat maupun Walikota Bogor hampir semua program Baznas Kota Bogor di alokasikan untuk Covid- 19. Apapun nama program, bantuan untuk Corona dalam membantu pemerintah mengatasi Pandemi covid-19. 

Disamping itu, Baznas Kota Bogor juga memberi 60 orang saat Asimilasi pada tahanan penjara Paledang sebanyak Rp 500 ribu/ orang selama dua bulan. Bantuan itu diberikan khusus warga Bogor yang menjadi warga binaan.

Jumlah tersebut, berdasarkan data yang di peroleh dari Kanwil lembaga pemasyarakatan Jawa barat dan dicocokan dengan data di penjara Paledang. Asimilasi itu berjumlah 45 orang, jumlah tersebut, ternyata ada penambahan jumlah sebanyak 15 orang hingga berjumlah 60 orang

Rusli lebih jauh menjelaskan program Baznas Kota Bogor saat jelang idul Fitri, Baznas Kota Bogor, menyalurkan bantuan di Rambai Bogor Utara. "Pada awal April hingga Juni, Baznas Kora Bogor melakukan penyemprotan disinfektan di beberapa tempat," katanya. 

Namun belakangan, apa yang dilakukan Baznas berupa penyemprotan disinfektan diminta Pemkot bergabung bersama gugus tugas Covid- 19, secara bersama sama.

"Pas Bulan Suci Ramadhon tim Gugus tugas diminta untuk bergabung guna penyemprotan disinfektan. Sebelumnya, pihak Baznas melakukan sendiri menyemprot hampir di 250 masjid dan Musola ," Ujar. Rusli

Rusli memaparkan, telah memberi bantuan selama Covid- 19, membantu rumah sakit, mengirim buah buahan untuk tenaga medis agar mereka senantiasa sehat. Termasuk semua Puskesmas sekota Bogor dan RSUD dapat kiriman buah buahan. 

Tak hanya sampai disitiu, Baznas Kota Bogor juga memberikan sabun pencuci tangan dibeberapa tempat termasuk pasar, hasil kerja sama dengan Perumda Pasar Jaya.  

"Diawal dengan pandemi Covid- 19, Baznas memberikan bantuan berupa handsanizer sebanyak 3000 ribu lebih untuk membantu pemerintah Kota Bogor dan Masyarakat".tandas Chotib Malik.(Pa. Cik)
Tags: Bodetabek
Share it:

Bodetabek

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)