Bogor,(MediaTOR Online) - Maraknya tuntutan para kader yang menginginkan agar laporan keuangan Partai yang dituduhkan kepada mantan Bendahara DPD Partai Golkar Kota Bogor Reflianosa Ibrahim Reflus mulai terungkap. Ketika ditemui Selasa (17/11) malam di sekitar kediamannya, membeberkan catatan keuangan Partai Golkar Kota Bogor selama jabatan Bendahara periode 2017 – 2018 di embannya.
Melalui surat pendahuluannya yang tertulis dalam sebuah buku laporan keuangan setebal 602 halaman dan ditujukan kepada ketua Partai Golkar Kota Bogor, Tauhid J Tagor, tanggal 19 Juli 2018, Refly sapaan Reflianosa Ibrahim Reflus memaparkan terkait pemberitaan mengenai tuduhan penyelewengan Keuangan yang dituduhkan kepada dirinya yang disebar diberbagai media massa.
“Untuk menganulir tuduhan penyelewengan ini, saya selaku Bendahara Partai Golkar Kota Bogor, telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, tahun 2017 - 2018 baik penggunaan Dana Bantuan Politik (Banpol) maupun penggunaan bantuan anggaran secara rinci dari anggota Fraksi Golkar DPR RI, Fraksi Golkar DPRD Jawa Barat dan Fraksi Golkar DPRD Kota Bogor” ungkap Rafly.
Rafly menjelaskan “Sejak Oktober, November sampai Desember 2017, saya selaku Bendahara telah memberikan rekapitulasi laporan keuangan secara tertulis dan terinci kepada ketua Golar Kota Bogor. Namun sangat disayangkan kenapa dalam revisinya Tauhid J Tagor, justeru meminta saya untuk menghilangkan beberapa catatan pengeluaran keuangan, dengan alasan agar pemasukan dan pengeluaran keuangan DPD Partai Golkar Kota Bogor berimbang” ungkapnya.
Anehnya lagi kata Refly, “Laporan keuangan yang telah disampaikan kepada ketua DPD Partai Golkar Kota Bogor itu, justeru tidak pernah disampaikan dalam rapat kepada anggota lainnya” katanya geram.
Menurut Refly, rekapitulasi pemasukan keuangan Partai Golkar Kota Bogor itu, terhimpun sebesar Rp. 543.500.000,- berasal dari sumbangan anggota Fraksi Golkar DPR RI, DPRD Jawa Barat dan DPRD Kota Bogor, termasuk juga dana Bantuan Politik (Banpol) yang bersumber dari APBD Kota Bogor. “Saat transisi dari Yus Ruswandi ke Tagor, saya belum menerima catatan keuangan. Bulan April 2017 saya mulai mengelola keuangan secara rutin. Maret 2018 saya sudah tidak lagi mengelola keuangan Partai Golkar “ kata Rafly yang ternyata saat itu dirinya sudah dipecat sebagai bendahara Golkar oleh Tagor.
Dalam laporannya, Refly menuliskan rekapitulasi pengeluaran dan pemasukan keuangan Partai Golkar Kota Bogor sebesar Rp. 806.049.883,-, dengan perincian honor sekeretariat dan kebutuhan kesekretariatan Rp. 65.000.000,-. Pembayaran Listrik. PDAM, Telepon dan lain lain, Rp. 65.178.083,-. konsumsi internal dan eksternal Rp. 16.449.800,-. Bantuan kegiatan eksternal Rp. 40.500.000,-. Bantuan dana internal Rp.4.200.000,-. Biaya pemasangan iklan di berbagai media Rp. 38.050.000,- serta biaya Oprasional Ketua DPD Partai Golkar Kota Bogor Tauhid J Tagor Rp. 20.350.000,-.” ujarnya.
Rafly juga mencatat, pengeluaran operasional pengurusan rekomendasi bakal calon Walikota Bogor Tauhid J Tagor, Rp. 91.900.000,-. Pemesanan Karangan bunga Rp. 23.100.000,- . pembelian perlengkapan meubeuler kantor Rp. 30.972.000,-. Pembuatan KTA Golkar Rp. 9.300.000,-. Biaya pelantikan pengurus Partai Golkar Kota Bogor Rp. 5.000.000.- biaya Musyawarah Kecamatan (Muscam) Rp. 27.350.000,-. Serta biaya Rakerda Golkar Kota Bogor Rp. 90.000.000,-.” bebernya
“Ada juga dana Survey menjelang Rakerda Rp. 25.000.000,-. biaya buka bersama Rp. 13.650.000,-.Nonton bareng film G30 S/PKI Rp. 8.800.000,-. Idul Qurban Rp. 5.850.000,- konsolidasi antar Partai Rp. 8.650.000,-. Bantuan HUT Partai Golkar Rp. 10.000.000.-. Musyawarah Kelurahan (Muslur) Rp. 128.000.000,-. pengembalian dana talangan Rp. 60.000.000,-. Pelantikan Bapilu Rp. 5.500.000.- dan Brending Ambulance Rp. 5.000.000,-. “ paparnya
Dari rekapiltulasi itu, jelas Rafly, meninggalkan sisa hutang Rp. 262.459.883.- terdiri dari dana talangan salah seorang kader Rp. 98.000.000,- dan dana talangan bendahara Rp. 164.549.883,- “Pada intinya, uang Banpol Rp. 162 juta bersumber dari APBD Kota Bogor, hampir semuaya dipergunakan membiayai kebutuhannya Tagor, sementara Partai Golkar Kota Bogor tetap berjalan karena saya upayakan mencari sumber sumber lain termasuk mencari dana talangan yang minus Rp 262.000.000, dan itu menjadi hutang saya” katanya.
“Hutang itukan harusnya dipertanggung jawab Tagor karena uang itu habisnya untuk kebutuhan oprasional Tagor, tetapi hutang itu dilimpahkan Tagor menjadi hutangnya DPD Golkar Kota Bogor. Kan aneh “ ungkap Rafly.
Sebenarnya, apa yang dilaporkan Rafly selaku Bendahara DPD Partai Golkar Kota Bogor, sangatlah bertolak belakang dengan apa yang dilaporkan Tagor kepada ketua BPK / Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat, dan Badan Pemeriksa Keuangan RI. Surat yang tidak bernomor dan tidak ada tanggal pengirimannya, serta tidak ditandatangani Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Bogor. Heri Cahyono itu, dinilai banyak kejanggalan.
"sejak Oktober, November hingga Desember 2017, saya sudah memberikan rekapitulasi laporan keuangan secara tertulis kepada Tauhid J Tagor. Namun dalam revisinya Tagor, justeru memerintahkan saya, untuk menghilangkan beberapa catatan pengeluaran keuangan, katanya agar pemasukan dan pengeluaran keuangan berimbang. Jika begini siapa yang salah. Kalau memang saya salah silahkan laporkan ke Polisi” Tandas.Rafly. (Pa. Cik)
Post A Comment:
0 comments: