Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Bodetabek Bupati Bekasi Adakan Apel Siaga Bencana 2020 di Desa Mangunjaya, Tambun Selatan
Bodetabek

Bupati Bekasi Adakan Apel Siaga Bencana 2020 di Desa Mangunjaya, Tambun Selatan

14.06.00
Share it:
Bekasi,(MediaTOR Online) - Dalam rangka menyikapi berbagai bencana di tanah air, Pemerintah Pusat lewat Badan Penanggulangan Bencana Nasional telah dan sedang berupaya keras untuk mengantisipasi akan bahaya bencana, baik bencana banjir,    
bencana longsor, dan bencana lainnya yang menimpa masyarakat agar jangan terulang. Baik di tingkat Propinsi dan kabupaten juga melaksanakan kegiatan serupa agar warganya terhindar dari bencana tersebut.

PJ Kepala Desa Mangunjaya, Encep Indra Gunawan mengatakan, saat menandatangani MOU di Desa Mangunjaya, turut hadir Kapolres, Kejaksaan Negeri, Danrem dan jajarannya, serta segenap unsur pimpinan SKPD di lingkungan Pemkab Bekasi. Dengan adanya MOU ini jelas untuk menunjukkan betapa serius dan kuatnya komitmen Bekasi untuk mengatasi bencana.

Hal serupa juga oleh Pemerintah Kabupaten  Bekasi dengan tekad bulat pada Sabtu kemaren, (14/11)
mencanangkan suatu tekad bebas bencana. Melalui MOU yang ditandatangani Bupati  Bekasi, Eka Supria Atmaja, 
patut kita sambut dengan baik. Hal ini sebagai bukti dan kemauan politik Pemkab Bekasi dalam penanggulangan bencana alam.

Pencanangan pekan gotong royong mengatasi bencana juga dimaksudkan agar peran masyarakat juga wajib turut membantu pemerintah dalam penanggulangan banjir, tanah longsor dan lainnya, serta terbentuknya Satgas yang bertugas untuk aktif dalam pemecahan permasalahan lingkungan, 
Terutama dari bahaya banjir dan tanah longsor, mengingat saat ini memasuki cuaca musim hujan. Tanpa peran besar rakyat, Pemerintah tentu akan berada di posisi yang lemah, itu sebabnya peran semua pihak, semua elemen masyarakat sangat penting Siaga dan aktif mengantisipasinya, agar hidup sehat dan ramah terhadap lingkungan, tidak sembarangan membuang sampah di mana saja terutama ke kali.(Purba)
Tags: Bodetabek
Share it:

Bodetabek

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)