KADER GOLKAR KOTA BOGOR TUNTUT TRANSPARANSI KEUANGAN

Bogor,(MediaTOR Online) - Belum usai kemelut pasca Musyawarah Daerah (Musda) ke-X DPD Partai Golkar Kota Bogor yang digelar akhir Agustus 2020 lalu, yang hingga saat ini belum ada kejelasan, akibat   keluarnya surat dari Mahkamah Partai Golkar agar DPD Partai Golkar Jawa Barat menunda diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Kepengurusan DPD Partai Golkar Kota Bogor periode 2020 – 2025 hasil Musda X

Kini muncul persoalan baru  perihal tidak dilaporkannya pertanggungjawaban penggunaan keuangan  DPD Partai Golkar Kota Bogor  oleh Tauhid J Tagor selaku ketua DPD Partai Golkar Kota Bogor, “Harusnya  Tagor lebih terbuka dengan penggunaan anggaran Partai Golkar ini. Jangan cuci tangan, bisa terseret pidana loh, karena keuangan ini kan berasal dari uang negara” ucap mantan ketua PK Golkar Bogor Utara Irawati.

Irawati menegaskan, “Transparansi dan laporan keuangan Partai sangat penting untuk dilaporkan kepada kader, karena partai Golkar itu milik para kader, tidak seorang pun dapat semena mena menggunakan keuangan partai dengan tanpa pertanggungjawaban, sehingga banyak kader Partai Golkar Kota Bogor yang menginginkan dan mendesak agar segera dibuka secara transparan perihal keuangan Partai selama ini,” tutur Irawati.

 Irawati membeberkan, “Banyak sumber-sumber keuangan Partai Golkar Kota Bogor yang seharusnya masuk ke kas Partai.  Ada dana Bantuan Partai Politik (Banpol) yang nilainya sekitar Rp120 juta pertahun, ada keuangan yang bersumber dari iuran anggota fraksi DPRD Kota Bogor, DPRD Jabar maupun DPR RI yang jumlahnya cukup besar,” katanya.

“Belum lagi  bantuan keuangan dari pengurus dan sumber lainnya, terutama iuran saat Pemilu lalu, yang mengharuskan setiap caleg wajib menyetorkan uang sebesar   7 juta perorang. Kalau dikalikan 50 caleg, maka jumlahnya sekitar 350 juta,  belum lagi bantuan dari DPP Golkar untuk para saksi sebesar 300 juta, tidak ada tuh pertanggungjawaban Tagor selaku ketua,”  ungkap Irawati.

“Partai Golkar ini milik banyak orang. Artinya tidak ada yang bisa mengklaim milik kelompok tertentu. Kami para kader Partai Golkar menginginkan kejelasan penggunaan keuangan tersebut dan seperti apa laporannya serta digunakan apa saja uang itu,” tegas Irawati.

Selain Irawati.  Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar Bogor Selatan, Nelson, juga meminta kepada jajaran DPD Partai Golkar Kota Bogor untuk membuka laporan keuangan dari Bendahara Partai Golkar  Reflianosa Reflus sejelas mungkin   guna menghidari tuduhan yang macam macam. “Kader Partai Golkar, meminta penjelasan dari Reflianosa Reflus, selaku Bendahara Partai yang sah, tentang laporan keuangan Partai Golkar Kota Bogor” tegas Nelson.

“Bila Reflianosa Reflus tidak berkenan membuka kasus keuangan ini, kami akan lakukan pengaduan kepada Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, untuk meminta saran pendapat,  sebelum melaporkan ke pihak Kepolisian” ungkap Nelson.(Pa cik)